PB HMI Dorong Pemerintah Perketat Tata Kelola LPG 3 Kg dan Samakan HET di Semua Lapisan Distribusi

Selain mendukung perbaikan tata kelola distribusi, PB HMI juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang memungkinkan pengecer untuk menjadi sub-pangkalan resmi dalam menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat.

Rizki menegaskan bahwa langkah ini dapat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai ketentuan.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera merancang regulasi yang menetapkan sistem suplai dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seragam bagi seluruh lapisan distribusi, termasuk pengecer yang ditetapkan sebagai sub-pangkalan. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan harga yang merugikan masyarakat kecil, dan distribusi LPG 3 kg menjadi lebih setara,” tegasnya.

PB HMI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan energi, khususnya terkait subsidi LPG 3 kg, agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan jika menemukan adanya praktik penyimpangan di sekitar mereka.

Dengan adanya perbaikan tata kelola yang lebih ketat serta kebijakan yang lebih adil bagi pengecer dan sub-pangkalan, diharapkan subsidi LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.