Pemerintah Punya Big Data Cyber Security untuk Pantau Percakapan Pengguna Internet?

Tangkapan layar TurnBackHoax Mafindo
Sumber :
  • Turn Back Hoax (Mafindo)

Siap – Informasi yang beredar di media sosial mengenai keberadaan Big Data Cyber Security (BDCS) Indonesia yang digunakan untuk memata-matai percakapan masyarakat ternyata adalah hoaks

Ormas Acak-acak Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo Digi) Indonesia menegaskan bahwa teknologi untuk mengawasi seluruh percakapan warga di internet tidak diterapkan oleh pemerintah.

Narasi yang muncul di akun Facebook Pian” menyebutkan bahwa sistem BDCS telah terpasang untuk mengambil semua informasi dari internet di Indonesia.

Ngeri, Penemuan Ladang Ganja di Bromo Viral di Medsos, Netizen: Dilarang Pakai Drone = takut Ketahuan?

"Artinya, segala percakapan kita di media sosial dan gambar-gambar pemimpin negara akan dipantau," tulis akun tersebut.

Informasi ini mengklaim bahwa polisi internet akan menelusuri sumber pengiriman pesan di grup media sosial dan memperingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam berkomunikasi.

Heboh, Maarten Paes Hapus Akun Medsos Jelang Duel Lawan Australia, Saya Cukup Sensitif Terhadap......

Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa sistem yang ada bukanlah BDCS, melainkan Pusat Data Nasional (PDNS).

PDNS adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, bukan untuk memantau percakapan individu.

"Teknologi yang dapat mengawasi percakapan warga tidak diterapkan oleh pemerintah di Indonesia," jelas kementerian tersebut.

Kementerian juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya. 

Masyarakat diminta untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kepanikan atau salah paham.

Dengan semakin maraknya berita hoaks, penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya. 

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga privasi warganya dan tidak menggunakan teknologi untuk memata-matai percakapan pribadi.