Resmi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Tom Lembong Terancam Penjara Seumur Hidup?

Potret Tom Lembong
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Setelah resmi dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong mantan tim sukses Anies Baswedan terancam hukuman maksimal seumur hidup.

Terbongkar, Ini Pernyata Tom Lembong Sehari Sebelum dijadikan Tersangka, Jadi Demokrasi ....

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengataka bahwa dalam Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 KUHP.

"Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan. Untuk tersangka TTL di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujarnya dalam konferensi pers, di Gedung Kartika Kejagung, seperti dikutip Rabu 30/10/2024.

Fahri Hamzah Pernah Sebut bakal Ada yang Jadi Tersangka Usai Pilpres, Apakah Tom Lembong?

Berdasarkan pasal yang diterapkan penyidik Kejagung itu, Tom Lembong artinya terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup seuai bunyi Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Dalam kasus tersebut, Tom Lembong diduga menyalahi kewenangannya sebagai Mendag dalam menangani kebijakan importasi gula tahun 2015-2016.

Detik-Detik Co-Captain Timnas Anies Baswedan Kenakan 'Rompi Pink' soal Dugaan Korupsi Impor Gula

Kejagung menilai terjadi penyelewengan kewenangan oleh Tom Lembong selaku Mendag dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional.

Kemendag diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Sementara itu, sesuai keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2014, yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akan tetapi, Tom Lembong disebut justru memberikan persetujuan ke perusahaan swasta, yang melakukan impor.