Berkaca dari Sengketa Lahan BRW di Pantai Pandawa, Pengamat: Bisa Pidana
Kamis, 17 Oktober 2024 - 05:51 WIB
Sumber :
- Istimewa
Bahkan pihak perusahaan selaku penjual baru bertanggungjawab terkait transaksi yang sudah terjadi.
Baca Juga :
Tumpulnya Birokrasi,Terminal Depok dalam Ancaman, Pembangunan Proyek Metro Starter Gagal Total?
Hal senada juga disampaikan pengamat hukum, Farid Rijadi.
"Jika tanah itu aset perusahaan maka biasanya diatur dalam anggaran dasar dan diputuskan dalam rups. Direktur tidak boleh memutuskan secara sepihak," kata dia.
Ia mengatakan bahwa jika bisa dibuktikan bahwa transaksi tanah itu dilakukan dengan tidak wajar, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.
"Lebih jauh bisa mengajukan gugatan pidana," tegas dia.
