Menteri Kader PDIP Kembali Kena 'Sikat' Jokowi, Pengamat: Bukan Kepentingan Negara

Ia juga menilai, reshuffle ini juga menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik.

"Seolah-olah Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan, yang dapat memunculkan spekulasi bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi kepadanya," katanya.

Achmad melihat, pergantian ini semata sebagai kepentingan pribadi atau politik, bukan kepentingan negara yang lebih luas. 

Hal ini disebut Achmad sangat berisiko bagi akuntabilitas pemerintahan, terutama di akhir masa jabatan.

"Kepentingan negara seharusnya menjadi prioritas utama, dan dalam hal ini, langkah yang diambil justru memperlihatkan sebaliknya," katanya.

Achmad menuturukan, lebih bijaksana jika Jokowi menunjuk seorang Pelaksana Tugas (PLT) dari dalam kementerian itu sendiri, di bawah koordinasi kementerian terkait, daripada melakukan reshuffle.

"Karena PLT yang ditunjuk biasanya sudah memahami seluk-beluk kementerian dan tidak perlu melewati proses penyesuaian yang panjang," katanya.

Halaman Selanjutnya

Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih optimal di sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.