Imam Turidi Kritik Pikiran Wali Kota Depok soal Masalah Sampah

Siap – Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Imam Turidi ikut angkat bicara terkait persoalan sampah di daerahnya yang dinilai semakin mengkhawatirkan. 

Menurut dia, apa yang dilakukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat ini bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak menyelesaikan masalah karena bersifat partial.

"Semacam menampung tampungan TPA dan TPS yang terus menimbun. Bukan mengartikan TPA/TPS sebagai tempat proses akhir atau sementara sesuai regulasi," katanya pada Sabtu, 24 Agustus 2024. 

Politis PDI Perjuangan itu menyebut, kebijakan memperluas tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung bukanlah solusi.

"Pola berpikir yang dibangun hendaknya seiring kemajuan zaman, melakukan hilirisasi industri persampahan dengan metode recycle, reduce, and re-use menjadi aneka produk yang bersifat komersial," ujarnya.

Imam Turidi mengungkapkan, Pemkot Depok tidak perlu malu mengadopsi upaya Kabupaten Banyumas yang dikenal berhasil mengolah sampah. 

"Masalah sampah di Depok ini terjadi sejak 25 tahun yang lalu," tuturnya.

Termasuk, TPU, dan fasos, fasum, dan fasilitas lingkungan terus berkembang sejalan program pemerintah yang dimotori Perumnas sebagai tempat pemukiman hingga terjadi migrasi penduduk ke Kota Depok. 

"Akibatnya pertumbuhan penduduk meningkat secara tajam tidak dapat diantisipasi," kata Anggota DPRD Depok itu. 

Menurutnya, Pemerintah Depok tidak dapat menampung aspirasi warga dengan alasan terbatasnya anggaran

"Penanggulanan kebutuhan dasar tidak berhasil direalisasikan. Mungkin pola berpikir tenang saja, Belanda masih jauh," kata dia. 

Lebih lanjut Imam Turidi mengatakan, bahwapertumbuhan citizen (2023) berkisar sekitar 2,2 juta dengan output ratio sampah 0.6 kg/hari (asumsi).

Maka out put sampah yang dihasilkan citizen per bulan = 2,2 juta × 0.6 kg× 30 hari = 396 ribu ton/bulan

"Bagaimana tingkat proyeksi pertumbuhan lima tahun ke depan, hendaknya sudah dipetakan. Bukan dengan cara task forces," ucap Imam.