Mantan Kepala BNN Desak KPU dan BNN Periksa Calon Kepala Daerah di Kalbar

Siap – Program BNN P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan , dan Peredaran Gelap Narkoba berlaku di seluruh Indonesia. Pencegahannya mulai dari tingkat dasar (sd-mahasiswa) hingga pejabat.

Mantan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Pontianak, AKBP (Purn) Andi Harun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak bekerjasama dengan BNN melakukan tes khusus terkait dengan penggunaan narkoba kepada semua calon kepala daerah dan wakilnya. Sebagai bagian dari tes Kesehatan untuk mendapatkan calon pemimpin Kota Pontianak yang betul-betul bebas dari segala hal yang berhubungan dengan narkoba.

“Pontianak dan Kalbar ini titik rawan peredaran dan masuknya narkoba, bisa dibayangkan kalau pemimpinnya ikut terlibat di dalamnya? Hancor (hancur-red) negara ini,” tegas Andi Harun kepada Siap.Viva.co.id pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Menurutnya, ketika ia masih masih menjadi kepala BNNP, Dilingkungan Pemkot Pontianak sering mengadakan sidak tes urine secara mendadak kepada kepala dinas yang merupakan pimpinan di suatu instansi pemerintah.

"Hasilnya ada dua, yang pertama memang mengkonsumsi secara sadar dan sengaja, satunya lagi memang tidak tahu atau tidak sadar. Nah yang tidak sadar ini saya melalukan treatment dan assessment selama satu bulan, kita lihat progresnya setiap minggu apabila hasilnya semakin negatif ini menunjukkan bahwa memang ia bukan pelaku aktif. Tapi apabila sebaliknya, hasil yang kita dapat tidak menunjukkan hasil yang membaik maka kita akan melakukan tindakan hukum bisa berupa rehabilitasi bahkan bisa sampai ranah pidana," ungkapnya.

Dalam rangka pilkada 2024 nanti saya berharap kpu terlebih KPUD provinsi Kalimantan Barat bisa lebih menekankan peranannya dalam fungsi No. 3 program BNN yaitu pencegahan, jadi setiap kandidat itu selain melakukan tes akademik, tes kesehatan juga seharusnya melakukan tes penyalahgunaan narkotika. Rawan nya penyelundupan narkotika di wilayah Kalbar menunjukkan bahwa selain sebagai pintu masuk ke Indonesia juga bisa menjadi indikasi bahwa permintaan narkotika itu sendiri sangat tinggi di wilayah Kalimantan Barat ini. Di khawatirkan nanti ada pejabat yang bermain.

"Makanya saya sangat berharap KPUD melakukan tes urine kepada para calon dan wakil calon baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bahkan kalau perlu tes rambut juga karena secara keilmuan, tes rambut bisa menjadi indikasi penggunaan narkoba sampai 40 tahun yang lalu. Hanya saja yang bisa melakukan itu adalah BNN Pusat yang mempunyai kompetensi dan tentunya kemauan dari KPUD itu sendiri untuk menyelamatkan anak bangsa," jelas Andi.

Sebagai mantan kepala BNN Kota Pontianak dirinya tahu persis persoalan ini. Sasarannya adalah secara long term, karena penyalahgunaan narkoba bisa melibatkan pimpinan di satu wilayah. "Sangat miris ketika yang terpilih menjadi pejabat ternyata adalah pecandu narkoba. Makanya saya bersikeras tes narkoba untuk para peserta pilkada. Dan berani menindak tegas dengan menggugurkan keikutsertaannya berpedoman dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika," tegasnya.

Terakhir dirinya mengatakan dengan adanya pengumuman dari KPUD akan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika maka masyarakat bisa mengetahui secara langsung

"Sebarkan melalui media massa ataupun media sosial otomatis masyarakat bisa langsung mengetahuinya dan bisa menentukan pilihannya dengan tidak memilih yang terindikasi,"tutupnya.