Sindiran Menohok Sekda Depok ke Petahana: Kemana-mana Masih Pakai Fasilitas Negara

Siap – Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Kota Depok, Supian Suri kembali mengakui, bahwa perjalanannya di dunia politik untuk maju sebagai bakal calon wali kota tidaklah mudah. 

Bahkan, salah satunya ada aturan yang menurut Supian Suri terkesan tidak adil. Yakni terkait dengan latar belakang bakal calon kepala daerah dari kalangan birokrat atau ASN.

"Sejujurnya kalau boleh bercerita tentang aturan saya merasa tidak diuntungkan," katanya dikutip dari tayangan YouTube KASIHTAU OFFICIAL pada Jumat, 7 Juni 2024.

Supian Suri lantas membandingkan hal tersebut dengan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, petahana yang digadang-gadang sebagai bakal calon pesaingnya di Pilkada 2024.

"Saya dari awal-awal sudah diwajibkan mundur, otomatis saya tidak punya ruang untuk bangun silaturahmi secara formal ke masyarakat," tuturnya.

"Sementara beliau (wakil walikota), nggak ada yang mewajibkan beliau mundur, beliau bisa leluasa keliling, kemana-mana masih bisa menggunakan fasilitas negara dengan judul kegiatan-kegiatan pemerintah, ya walaupun itu kita tahulah itu mah kampanye," sambung Supian sambil tertawa.  

Namun demikian, sosok yang akrab disapa SS itu berusaha untuk memahaminya. Karena dalam aturan Undang Undang pun diatur demikian, tidak ada kewajiban petahana untuk mundur sebelum kampanye.

"Sementara saya jauh-jauh hari sudah harus mundur," ujarnya.  

Ketika disinggung apakah ada tekanan atau intimidasi sejak memilih untuk maju di Pilkada Depok? SS tak menampik namun juga tidak mengiyakan. 

"Tekanan ke saya tidak langsung, tapi pada saat teman-teman ketemu saya jadi jaga jarak. Ya gitulah situasinya, seperti itu tantangannya," tutur dia. 

Supian Suri menganggap, semua itu adalah dinamika perjalanan politiknya saat ini.

"Saya meyakini, kalau takdir Allah memberikan kesempatan kepada saya dengan dukungan masyarakat ya tentu tidak ada yang bisa melawan takdir tersebut. Jadi buat saya hari ini menikmati perjalanan, menjemput takdir yang terbaik." 

"Kalau misalkan saya terpilih ya alhamdulilah, saya bisa melayani warga Depok untuk menyelesaikan persoalan-soalan," katanya. 

"Ya kalau takdirnya bukan kepada saya, minimal saya sebagai orang yang lahir, besar, dan kerja di Depok saya sudah menawarkan diri ke masyarakat Depok," timpalnya lagi. 

Alumni IPDN itu berjanji, dengan dukungan masyarakat, dirinya akan membawa perubahan, dan percepatan kebaikan untuk Kota Depok.

"Jadi ya mungkin bahasa saya dalam konteks yang saya sampaikan, bahwa Depok harus inklusif, enggak bisa eksklusif. Inklusif itu menampung semua orang, merangkul semua pihak," jelasnya. 

"Karena sekali lagi saya sampaikan, Depok ini milik sama-sama, kita harus berjuang bersama-sama membangun, dan InsyaAllah kelak kita akan menikmati sama-sama. Semua pihak harus merasakan itu," sambungnya.

"InsyaAllah saya akan jadi wali kota untuk semua, bukan wali kota untuk sekelompok," ujarnya lagi. 

SS lantas menegaskan, bahwa sejatinya pemerintah hadir adalah untuk mengatasi persoalan warga.