Titik Nadir Madrasah Negeri Ditengah Gempuran SDIT Depok

Ilustrasi madrasah negeri di Depok
Sumber :
  • Hidayatulloh.com

"Masa bilang jangan muluk-muluk satu aja dulu. Loh, janjinya satu madrasah setiap kecamatan, ada 11 kecamatan loh. Kok tiba-tiba jangan muluk-muluk satu saja dulu bekas lahan SD," ujar Ikra keheranan.

Legislator Gerindra Sindir Jiwa Negarawan Petahana Depok yang Tumbang Lawan Eks Sekda

"Jadi kan memang sebetulnya nggak ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan janji itu, karena permintaan untuk pembelian lahan untuk sekolah saja ditolak oleh pemerintah kota," timpalnya lagi.

Menurut anggota DPRD Depok yang duduk di Komisi D tersebut, pemerintah kota lebih mendahulukan pembelian lahan-lahan untuk posyandu, bukan untuk sekolah.

Siswi SMP Korban Cabul Anggota DPRD Depok Kecewa dengan Ibu Kandung hingga Nyaris Bunuh Diri

"Posyandu penting memang, tapi selama peralatannya disiapkan posyandu masih bisa beroperasi di rumah-rumah warga. Tapi kalau untuk sekolah kan harus didahulukan, karena harganya semakin lama akan semakin tinggi kalau ditunda," jelas dia.

Perbandingan Biaya

Kakak Siswi SMP Korban Cabul DPRD Depok Bantah Tuduhan Rekayasa: Seharusnya Ibu Jadi Pelindung

Sebagai informasi, biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menikmati fasilitas di SDIT atau pun SMPIT rupanya bernilai fantastis.

Data yang dihimpun menyebut, rata-rata uang pangkal untuk bisa sekolah di SDIT ataupun SMPIT kisaran Rp 10 juta hingga Rp 40 juta-an per siswa. Itu dengan estimasi SPP sekira Rp 500 ribu hingga Rp 1,4 juta.

Halaman Selanjutnya
img_title