Oalah, 78 Pejabat BPN Ternyata Bermasalah dengan Hukum: Gimana Mau Berantas Mafia Tanah?

Junimart kemudian mengungkapkan, dari 21 provinsi di negara ini, ada sebanyak 78 pejabat BPN yang sekarang sedang bermasalah dengan hukum. 

"Saya pelajari pak, ada yang dalam proses penyelidikan. Di sini ada Brigjen Polisi, ada polisi juga. Ada proses penyidikan yang sudah jadi tersangka. Ada dalam proses persidangan. Lalu ada juga yang sudah diputuskan bersalah pak," ujarnya.

Lantas, kata Junimart bagaimana caranya menteri dan jajarannya bisa membela mati-matian? 

"Semua bicara anggaran pak menteri. Anggaran BPN itu untuk penanganan sengketa saja di Kementerian itu hanya 60 sengketa yang bisa dicover. Sementara setiap tahun itu sengketa bisa lebih dari 1.000 pak. Gimana caranya kita bicara pembelaan untuk masyarakat?" tanya Junimart pada AHY.  

Dirinya juga mengatakan, bahwa selama ini BPN itu selalu turut tergugat, jarang tergugat. 

"Turut tergugat itu hanya tunduk pada putusan pengadilan. Jadi sebelum bicara mafia tanah selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR/BPN ini. Itu intinya," kata politisi PDIP tersebut.

Sebab menurutnya, tidak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah, karena mereka ini semua akan ketakutan. 

Halaman Selanjutnya

"Semua kakanwil, kakanta akan ketakutan sampai ke bawah untuk berbuat kebenaran, kenapa? Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, surat dan saksi lain, ketika sudah dibuat sertifikat tersangka pak," jelasnya.