Heboh! SMKN 1 Depok Minta Uang Rp 4,3 Miliar ke Wali Murid: Buat Bikin Pagar

"Nah ini yang harus saya sampaikan pada para orang tua siswa, penjelasanya adalah, bahwa tidak ada sumbangan yang sifatnya wajib dan mengikat. Tapi bahwa ada kebutuhan sekolah, ya, betul. Tapi sekali lagi, sumbangan itu bersifat sukarela," ujarnya.

Ikra juga memastikan, bahwa tidak akan ada intervensi apapun dari pihak sekolah pada para siswa.

"Dari pertemuan dengan pihak sekolah saya sudah garansi, bahwa tidak akan ada intervensi atau akibat terhadap proses belajar mengajar siswa terkait sumbangan tadi. Nah itu yang penting. Ingat ya, sumbangan sifatnya sukarela," katanya.

Anggota Komisi D itu juga menjelaskan, bahwa sekolah yang memiliki kebutuhan besar dan tidak dibiayai oleh BOS, secara perundang-undangan dibolehkan untuk melakukan penggalangan.

"Tetapi yang pasti nggak boleh ada pungutan untuk sekolah negeri. Kalau sumbangan boleh. Bahkan bisa punya bantuan sekolah dari pihak ketiga, perusahan-perusahaan yakni bisa lewat CSR," ujarnya.

Menurut politisi PDIP itu, sebenarnya Pemerintah Kota juga bisa melakukannya.

"Walaupun ini (SMA/SMK) kewenangan provinsi, tapi ya kalau memang peduli pada anak-anak Depok yang sekolah di sini, ya upayakan dong. Itu kan bisa lewat CSR, bukan lewat APBD, karena ya ada aturannya," tutur Ikra.

Halaman Selanjutnya

"APBD nggak bisa intervensi ini, karena SMK. Tapi kan perusahaan-perusahaan di sini di bawah pembinaan pemerintah Kota Depok. Jadi lewat CSR-nya bisa bantu," timpal dia lagi.