Babak Belur Kabinet Jokowi: Antara Etika dan Elektabilitas
- Istimewa
Sikap Jokowi yang membolehkan pemerintah dan dirinya memihak dalam kontestasi politik semakin memperparah situasi.
Keputusan ini, meskipun berdasarkan UU Pemilu yang tak lengkap, membuka celah bagi politisi untuk memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan elektoral.
Kabinet Jokowi kini tak ubahnya arena pertarungan elektoral, bukan organisasi yang menjalankan tugas negara.
Mundur atau tidaknya menteri bukan lagi soal komitmen etik, melainkan strategi jangka pendek untuk mendongkrak elektabilitas.
Alih-alih fokus pada tugasnya, kabinet Jokowi sibuk dengan kalkulasi politik dan kepentingan elektoral.
Hal ini menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efektif dan menghambat kemajuan bangsa.
Hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada Oktober mendatang, tampaknya publik tak bisa berharap banyak.