Heboh Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Rocky Gerung: PDIP Harus Ambil Sikap
- Istimewa
Siap –Pernyataan analisis pengamat politik Rocky Gerung soal PDIP hilang arah lantaran tidak punya ketegasan kembali mencuat lantaran baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggemparkan publik yang menyebut bahwa seorang presiden boleh kampanye dan memihak.
Kala itu, Rocky Gerung Gerung sempat membuat pernyataan yang menggegerkan publik lantaran menyebut PDI Perjuangan (PDIP) semakin kehilangan arah dalam Pemilu 2024.
"PDIP harus lebih jelas, siapa yang harus mereka kalahkan. Apakah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, atau justru Jokowi sendiri," kata Rocky Gerung dalam tayangan kanal youtubenya Jumat 29 Desember 2023 silam.
Hal tersebut kata Rocky Gerung lantaran PDIP tidak berani dengan jelas menyatakan siapa lawan utamanya dalam pesta demokrasi tahun 2024.
Terlebih, kata Rocky Gerung, PDIP hanya mengintruksikan kepada para kadernya untuk memenangkan Pemilu tanpa menjelaskan secara gamblang siapa lawan mereka.
Akibatnya, hal inilah yang membuat masyarakat bingung dan tidak bersemangat untuk mendukung partai berlambang banteng itu.
Rocky Gerung menilai, PDIP sebenarnya sudah memahami bahwa Jokowi adalah musuh utama mereka.
Namun, partai tersebut masih ragu-ragu untuk menyatakan hal tersebut secara terbuka. "Karenanya, Megawati Soekarnoputri harus lebih berani untuk mengambil langkah tegas. Dia harus menyatakan bahwa Jokowi adalah pengkhianat PDIP," katanya.
Jika PDIP tidak segera mengambil langkah tegas, lanjut Rocky Gerung, maka partai tersebut akan semakin terpuruk di Pilpres 2024.
Hal ini karena masyarakat sudah semakin sadar bahwa Jokowi adalah musuh PDIP.
"PDIP harus segera mengambil risiko. Jika mereka tidak berani, maka mereka akan tereliminasi dari peta politik Indonesia," tandasnya.
Seperti diketahui, Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat geger publik lantaran menyebut bahwa seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Namun demikian Jokowi menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
