Dinasti Politik Terbongkar! Strategi Kotor PSI Dana Kampanye Hanya Rp180 Ribu, Oligarki Jadi Bukti

Siap –Dalam laporan dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), terungkap nominal yang mengejutkan—hanya Rp180 ribu.

 Angka ini menjadi sorotan karena tidak sebanding dengan eksposur massif kampanye PSI, yang terlihat melalui baliho dan banner di berbagai kota.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) langsung merespons dengan tegas. 

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan kekecewaannya atas angka yang dianggap tidak rasional tersebut. Dengan penuh skeptis, Bagja menyoroti kampanye PSI yang begitu mencolok di ruang publik.

"Enggak rasional cuma Rp180 ribu, ini mereka kampanye di mana, kok enggak logis dan enggak rasional," ujar Bagja.

Kondisi ini memunculkan kecurigaan terhadap integritas laporan awal dana kampanye (LADK) PSI.

Bawaslu meminta PSI segera memperbaiki LADK dengan nominal yang lebih realistis. Selain itu, Bawaslu berkomitmen untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di seluruh wilayah guna memastikan kebenaran pengeluaran kampanye PSI.

Bagja menegaskan bahwa jika terbukti ada ketidaksesuaian fakta, Bawaslu RI tidak akan ragu memberikan sanksi kepada partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.

Dalam sebuah bocoran yang tersebar di kanal YouTube "Bocor Alus Politik Tempo," terkuaknya pesan-pesan dalam grup WhatsApp (WA) menggambarkan upaya PSI dalam mendapatkan dukungan, termasuk kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Majalah Tempo sebelumnya telah membahas instruksi dan pesan-pesan dalam WA grup PSI.

Jurnalis majalah Tempo, menyampaikan dikutip siap viva dari kanal youtube bocor alus politik mengungkapkan bahwa investigasi kali ini mengungkapkan instruksi dan pesan-pesan dari grup WA yang mencurigakan.

"Kami ingin membuka tabir sebenarnya tentang PSI, apa sebenarnya PSI dan apa hubungannya dengan Jokowi," ujar Husin.

Ketua Dewan Pembina PSI, Giovani, dihubungi langsung oleh majalah Tempo, namun menolak wawancara dengan alasan komitmen sejak mendirikan PSI.

Dalam WA grup, terdapat cerita tentang upaya PSI mencari suara dan kedekatannya dengan Jokowi, yang dianggap memicu kontroversi.

Dalam menghadapi investigasi ini, PSI memberikan tanggapan terbatas dan menegaskan bahwa mereka tidak ingin diwawancarai. 

Namun berdasarkan investigasi siap viva kepa tim jurnalis Tempo telah menyuratkan undangan wawancara kepada berbagai pengurus PSI, termasuk Ketua Umum, namun belum mendapatkan tanggapan.

Giring, yang sempat menjadi PLT ketua umum PSI, juga terlibat dalam dinamika internal PSI.

Husin mencatat bahwa Giring menjadi ketua umum setelah transisi dari Grace Natalie, dan PSI melakukan berbagai pendekatan untuk membuka jalan bagi anak Jokowi, seperti Kaesang, masuk ke PSI.

Kontroversi muncul saat PSI mendukung gagasan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Rilis PSI menyebutkan bahwa mereka mendukung amendemen konstitusi, yang diinterpretasikan sebagai langkah untuk memungkinkan Jokowi berkuasa tiga periode. Dalam diskusi internal, beberapa anggota PSI menentang langkah tersebut.

Investigasi juga mengungkap peran Jeffrey Giovani dalam mendapatkan dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan besar dan membantu dalam pencarian donatur untuk PSI.

Caleg khusus PSI, yang menjadi sorotan, mengakui bahwa mereka mendapatkan bantuan dari Jokowi sejak 2017 dalam mencari donatur dan mengumpulkan dana.

Dalam upaya politiknya, PSI kemudian mendekati Prabowo Subianto, yang memberikan komitmen bantuan, terutama dalam membantu caleg-caleg PSI agar dapat masuk Senayan.

Prabowo melihat PSI sebagai alat untuk menghadapi PDIP, yang dianggap memiliki kekuatan besar di Jawa Tengah.

Pada tahun 2024, PSI menghadapi tantangan besar untuk meraih suara dan mencapai ambisi 9-10%. 

Kritik terhadap laporan awal dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus berkembang, kali ini datang dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. 

Adi menyatakan keheranannya terhadap nominal yang terlalu rendah, mengkritik PSI seolah-olah bermain-main dengan laporan keuangan sekecil itu.

"Harus diakui, atribut PSI cukup massif untuk ukuran partai baru. Bahkan, atribut PSI mengalahkan partai kelas menengah ke bawah," ujar Adi pada Rabu, 10 Januari 2024.

Adi menyoroti bahwa dengan hanya Rp180 ribu, PSI tidak mungkin membuat selembar banner kecil. "Di situ saja sudah tak nyambung logikanya," tambahnya dengan nada skeptis.

Namun, PSI buka suara mengenai sorotan ini. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa pelaporan dana kampanye masih dalam proses.

“Pelaporan ini masih berjalan, ada transaksi berjalan yang belum pelunasan. Ini akan kami input ketika sudah pelunasan, kami input bila sudah melakukan pembayaran dan kami terima bukti kuitansinya,” kata Grace pada Rabu, 10 Januari 2024.

Grace menjelaskan bahwa total pengeluaran dana kampanye partai akan terlihat pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di akhir masa kampanye.

“Sekali lagi, laporan belum final, kami masih melakukan pendataan. Data yang ada di KPU adalah dokumen yang belum selesai dan masih akan terus berkembang,” ujar Grace.

Menegaskan komitmen kepada aturan, Grace menyatakan bahwa PSI akan melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye sesuai prosedur yang berlaku, memberikan keyakinan bahwa ada waktu perbaikan dan penyempurnaan oleh KPU. 

Situasi ini semakin menambah ketegangan dalam dinamika politik menjelang pemilihan.