Polemik SDN Pondok Cina, Ikra Sebut Walkot Depok Angkuh: Itu Duit Rakyat, Bukan Duit Dia!

Siap – Rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1, Kota Depok, Jawa Barat hingga kini masih menyisakan polemik yang tak berkesudahan. 

Sebagaimana diketahui, persoalan ini muncul setelah Wali Kota Depok, Mohammad Idris berniat merobohkan bangunan SDN Pondok Cina 1 dan menjadikannya sebagai masjid.

Namun belakangan, wacana itu batal lantaran anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak jadi keluar. Kebijakan tersebut diputuskan pada zaman Ridwan Kamil berkuasa.

Lantas bagaimana nasib SDN Pondok Cina 1 selanjutnya? 

Dalam keterangan beberapa waktu lalu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris sendiri belum bisa memastikan langkah yang akan ditempuh. Sebab, hal itu berkaitan dengan anggaran. 

Menyikapi pernyataan tersebut, sejumlah orang tua murid SDN Pondok Cina 1 rupanya masih bersikeras untuk bertahan. Mereka berharap, rencana pembongkaran batal, seiring dengan tidak jadinya pembangunan masjid.   

Desakan orang tua siswa ini menuai dukungan banyak pihak, di antaranya dari kalangan sejarawan hingga politisi. 

Salah satunya yang cukup lantang menyuarakan aspirasi orang tua siswa itu adalah anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman.

Ia memastikan, tak akan tinggal diam dengan masalah yang berlarut-larut ini. 

"Segera kita akan koordinasi, supaya bisa mengundang pemerintah kota. Kita akan undang juga dinas pendidikan. Kita mau tahu, ini sebagai aset mau diapain," katanya saat menghadiri tasyakuran 78 tahun SDN Pondok Cina 1 di kawasan Margonda pada Jumat, 5 Januari 2024.

Tapi apapun keputusannya nanti, lanjut Ikra, para orang tua siswa tetap berharap SDN Pondok Cina 1 ini menjadi gedung pendidikan.

"Keputusannya ada di mereka (orangtua siswa)."

Politisi PDIP itu kemudian menegaskan, bahwa SDN Pondok Cina 1 ini bukan sekedar bangunan sekolah, melainkan cagar budaya yang seharusnya dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah kota (pemkot).

"Karena ini sebagai salah satu bukti, betapa republik ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya, karena SD ini," tegasnya.

Terlebih, kata Ikra, SDN Pondok Cina 1 ini dibangun kurang dari satu tahun setelah Indonesia merdeka.  

"Ketika republik ini masih banyak masalah lain, masih kacau balau, tapi para pendahulu kita sempat-sempatnya bikin sekolah. Ini menunjukkan kuatnya komitmen kemerdekaan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini salah satu buktinya." 

Ikra mengatakan, jika pun para siswa harus pindah, ia berharap bangunan ini bisa menjadi museum pendidikan di Kota Depok.

"Supaya anak-anak bisa tahu sejarah pendidikan di kota ini."

Angkuhnya Wali Kota Depok

Lebih jauh Ikra menilai, kasus SDN Pondok Cina 1 ini membuktikan keegoisan wali kota.  

"Problem utamanya bukan abai, ini kita bisa ngomong dengan data yang lain. Nah dalam kasus ini sebetulnya yang paling saya soroti adalah keangkuhan pemerintah. Mereka enggak pernah mau ngajak ngobrol warganya," jelas dia.

Ikra menegaskan, bahwa bangunan ini bukanlah milik Pemkot Depok. 

"Nggak ada aset milik pemkot, yang ada aset milik daerah. Apa itu aset daerah? Salah satunya adalah aset yang diperoleh melalui APBD. APBD itu bukan duit saudara wali kota, bukan duit DPRD, tapi duit yang diambil dari pajak rakyat." 

"Makanya, pemkot itu istilahnya kuasa pengguna anggaran. Karena itu duit rakyat bukan duit dia," sambungnya.

Ikra khawatir, jika ini tidak disikapi secara serius maka hal serupa bakal terjadi lagi di kemudian hari. 

"Sekarang di sini, besok bisa di tempat lain keangkuhan mereka, nganggep enteng warga," ujarnya.