Penantang Kaesang, Walikota dan Wakil Depok Akan Berakhir Jabatan, Memiliki Rekening Jumbo
- Ist
Siap –Kabar mengejutkan datang dari Kota Depok, dimana Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono dikabarkan akan lengser dari jabatan mereka pada tahun 2024 mendatang.
Pasangan kepala daerah ini telah mengemban tugasnya selama beberapa tahun terakhir, namun kontroversi dan pengungkapan harta kekayaan mereka telah menimbulkan sorotan yang tak terhindarkan.
Mohammad Idris, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Depok sejak tahun 2016, seringkali menjadi pusat perhatian karena kebijakan-kebijakan kontroversialnya.
Salah satu tindakan mencoloknya adalah ketika ia menyanyikan lagu di lampu merah, menciptakan beragam reaksi di masyarakat.
Ia juga mengusulkan rencana untuk membongkar bangunan SDN Pondok Cina demi membangun sebuah masjid.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, yang juga merupakan kader PKS, bergabung dengan tim kepemimpinan Kota Depok pada tahun 2021.
Sebelumnya, ia telah berpengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Barat dan terlibat dalam pembentukan Depok sebagai kota madya.
Namun, yang menjadi sorotan utama adalah pengungkapan harta kekayaan keduanya.
Menurut LHKPN KPK periode 2022, Mohammad Idris tercatat memiliki aset properti senilai Rp 4.687.325.000, serta sejumlah kendaraan mewah dengan total nilai Rp 1.223.000.000.
Harta bergerak dan kasnya juga cukup mengesankan, mencapai Rp 1.550.000 dan Rp 837.756.335. Dengan begitu, total harta kekayaan Idris dalam laporan tersebut mencapai Rp 6.749.631.335.
Di sisi lain, Imam Budi Hartono memiliki aset properti berupa tanah dan bangunan senilai Rp 6.700.000.000.
Meskipun tidak memiliki kendaraan pribadi yang terdaftar dalam laporan, harta bergerak lainnya senilai Rp 20.000.000, dan kas serta setara kas mencapai Rp 488.006.357.
Jumlah ini membuat total harta kekayaan Imam Budi Hartono dalam laporan tersebut mencapai Rp 7.208.006.357.
Pengungkapan harta kekayaan ini menjadi sorotan karena nilai yang mencolok dari harta keduanya, serta pertanyaan tentang sumber dan transparansi kekayaan mereka.
Warga Kota Depok dan masyarakat luas pun kini menantikan perkembangan lebih lanjut terkait keputusan mereka untuk mundur dari jabatan mereka pada tahun 2024 nanti.
