Bawaslu Akui Belum Kantongi Izin Cuti Kampanye Wali Kota Depok, Idris Terancam Pidana

Siap – Wali Kota Depok, Mohammad Idris terancam dijerat ke ranah pidana lantaran diduga melanggar aturan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Terkait hal itu, ia pun telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Aduan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Advokat Kota Depok pada Kamis malam, 3 Oktober 2024. 

Dalam laporan itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris disinyalir telah melanggar pasal 70 ayat 2, terkait administrasi. 

Kemudian ancaman pidana dalam pasal 71 ayat 1 juncto pasal 188 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada.

"Setelah kami komunikasi, konsultasi dengan pihak Bawaslu, maka pasal tersebutlah yang kami terapkan dalam laporan atas dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Depok," kata Ketua Aliansi Advokat Depok, Andi Tatang dikutip pada Jumat, 4 Oktober 2024

Menurut Tatang, dalam laporan tersebut Idris dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. 

Adapun bukti yang dilampirkan di antaranya adalah video ketika Idris diduga melakukan kampanye untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. 

Halaman Selanjutnya

"Serta kami patut curiga bahwa dalam pelaksanaan kampanye ini Pak Walikota belum mendapatkan izin dari gubernur. Baik itu cuti, maupun secara izin kedinasan," ujar Tatang.