Demokrasi di Ujung Tanduk dan Hanya Ilusi Catatan Akhir Rapor Hitam Pemerintah Terbongkar!

Aktivis dan suara kritis pun menjadi target pidana, seperti kasus kriminalisasi terhadap Fatiah Maulidiyanti dan Haris Azhar.

CATAHU 2023 bukan hanya sebatas laporan, tetapi juga medium refleksi permasalahan ketidakadilan dan pelanggaran HAM, serta strategi konkrit gerakan masyarakat sipil di masa mendatang. 

LBH Jakarta berharap laporan ini dapat menjadi pertanggungjawaban kepada publik dan sarana pembelajaran bagi semua pihak.

Di tengah ketidakpastian demokrasi, LBH Jakarta tetap berjuang dengan upaya litigasi dan non-litigasi. 

Melalui Probono Clearing House (PCH) dan Paralegal Komunitas, LBH Jakarta memperluas akses bantuan hukum, melibatkan advokat individu dan kantor hukum dalam mekanisme rujukan Advokat Pro Bono.

Catatan ini juga mencerminkan fokus isu yang dihadapi oleh masyarakat, dengan Pemukiman Masyarakat Urban (PMU) dan Perburuhan menjadi isu utama. 

Pelanggaran hak Sipil dan Politik (SIPOL) mendominasi jenis pelanggaran hak, menunjukkan bahwa Negara masih menjadi aktor utama dalam pelanggaran HAM.

Halaman Selanjutnya

CATAHU 2023 menjadi suara keras LBH Jakarta dalam menegaskan kehancuran demokrasi dan perlunya upaya bersama untuk mengembalikan keadilan dan hak asasi manusia.