DPRD Mempawah di Demo Sopir : SPBU ada Pelangsir dan aksi Premanisme
- Istimewa
VIVA – Ratusan sopir mobil ekspedisi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Mempawah memprotes sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar, pada Rabu 3 Juni 2026.
Dalam orasinya perwakilan sopir menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari sulitnya memperoleh solar subsidi hingga dugaan praktik premanisme di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Koordinator aksi unjuk rasa, Umar Faruq menilai persoalan utama sulinya mendapatkan BBM bukan terletak pada ketersediaan solar subsidi, melainkan pada distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran.
‘’Solar subsidi masih tersedia, namun sebagian besar diduga diserap oleh pelangsir dan pihak-pihak yang melakukan penimbunan. Akibatnya, para sopir yang bergantung pada BBM subsidi kesulitan memperoleh pasokan untuk operasional sehari-hari,’’kata Umar Faruq.
Sementara itu, Idris menyoroti dugaan praktik pungutan liar dan intimidasi yang dialami sopir di sekitar SPBU.
‘’Keberadaan kendaraan yang diduga digunakan untuk mengumpulkan solar subsidi dan kerap mengantre dalam waktu lama di sekitar lokasi pengisian,’’ujarnya.
Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, DPRD Mempawah bersama unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan perwakilan sopir menyepakati sejumlah langkah yang dituangkan dalam berita acara rapat kerja.
Kesepakatan itu mencakup upaya penertiban distribusi solar subsidi, pemberantasan pungutan liar terhadap sopir, penanganan kendaraan yang diduga digunakan untuk mengumpulkan BBM subsidi secara tidak wajar, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.
Selain itu, DPRD akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan distribusi BBM subsidi di Mempawah.
Dinas Perhubungan juga diminta melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang parkir dalam waktu lama di sekitar SPBU. Sementara aparat kepolisian diminta memberikan jaminan keamanan bagi sopir yang melaporkan dugaan pelanggaran serta menindak tegas pelaku premanisme dan praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi.
Kesepakatan lainnya adalah melakukan verifikasi terhadap penyaluran kuota solar subsidi bagi nelayan di kawasan Kuala dan Bakau, pemasangan pengumuman resmi kepolisian di SPBU, serta pelaksanaan inspeksi mendadak oleh Dinas Perhubungan ke sejumlah SPBU mulai Kamis, 4 Juni 2026.
