Geruduk Kantor Gubernur Kalbar, Mahasiswa Minta ''Mafia BBM'' Ditindak

VIVA – Ratusan mahasiswa dari Universitas Panca Bhakti (UPB) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Rabu 28 Oktober 2026.

Baca Juga

Tegas, Gubernur Kalbar akan Cabut Izin Perusahaan yang Terbukti Bakar Lahan

Selain menyoroti transparansi anggaran Kebakaran Hutan dan Lahan, massa aksi juga menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Bengkayang, Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pendidikan, Kesehatan dan ‘’Mafia Migas’’.

Massa menyebut, kelangkaan BBM terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Sintang, Kapuas Hulu dan daerah lainya. Selain langka, harga BBM di daerah perhuluan juga mahal mencapai Rp20 ribu perliter untuk jenis BBM Pertalite dan Biosolar.

Baca Juga

Breaking News: Polda Kalbar Mulai Usut Kasus Dugaan Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Massa menyoroti biang kerok kelangkaan BBM salah satunya ada aktivitas mobil pelangsir di SPBU menggunakan mobil diduga tidak standar (tangki siluman). dan pemainya diduga ada oknum aparat.

Marcel satu diantara massa aksi menyampaikan, salah satu faktor kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis Pertalite dan Biosolar bersubsidi adalah adanya dugaan ‘’mafia BBM’’ di Stasiuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca Juga

Waspada! BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sejumlah Wilayah di Jabar

‘’Saya menduga ada aktivitas pengisian berulang BBM dengan cara melangsir di SPBU menggunakan mobil truk diduga tangki siluman,’’kata Marcel dikutip pada Kamis 29 Oktober 2026.

Marcel meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penindakan terhadap aktivitas mobil yang melakukan pembelian dengan cara dilangsir dan dijual kembali dengan harga lebih mahal.

‘’Aktivitas pembelian BBM bersubsidi jenis Biosolar di SPBU Kota Pontianak juga banyak. Saya minta ini ditindak,’’ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan meminta kepada masyarakat atau mahasiswa yang mengetahui aktivitas pembelian BBM dengan cara melangsir menggunakan mobil tangki siluman agar KB mobil tersebut di foto dan dilaporkan kepada dirinya.

‘’Foto KB mobil, nanti saya minta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar melakukan penindakan,’’tegasnya.

Gubernur juga menegaskan, jika terbuksi ada SPBU nakal akan dilakukan penindakan tegas dengan mencabut izin operasional SPBU tersebut.

‘’Jika terbuksi ada SPBU nakal, nanti saya minta Pertamina Patra Niaga mencabut izin SPBU tersebut,’’ungkapnya.

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya Sales Area Managger Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat mengatakan telah melakukan pemblokiran sejumlah barcode yang melakukan pelanggaran dan akan memberikan sanksi kepada SPBU nakal.