Anies Baswedan Soroti Penurunan Trust Terhadap Pemerintah dan Tawarkan Solusi Penguatan Demokrasi

Bacapres anies baswedan
Sumber :
  • Viva.co.id

Siap –Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Wih! Dinas Perkim Provinsi Kalbar Bagi-bagi Proyek Kepada Oknum Wartawan?

Dalam dialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun depan, Anies menyoroti penurunan trust ini, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan penguatan demokrasi.

Anies menjelaskan bahwa trust yang semakin menurun menjadi perhatian serius, terutama menjelang pemilu. 

PDI Perjuangan Ungkap Alasan Pecat Joko Widodo dari Keanggotaan Partai

Ia menegaskan bahwa trust atau kepercayaan publik menjadi kunci utama untuk menjaga sistem demokrasi negara. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberi contoh beberapa lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), yang belakangan menjadi sorotan publik.

Ternyata Ini Alasan Dibalik Batalnya Gugatan Kubu Ridwan Kamil Soal Hasil Pilkada Jakarta, Sudah....

"Kemarin kita diramaikan lagi dengan data KPU yang bocor. Ini semua akan membuat penurunan trust kepada institusi pemerintahan," ungkap Anies. 

Dia berkomitmen untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintah, memulihkan kualitas demokrasi, dan menegakkan hukum serta HAM secara adil.

Anies juga menyoroti pentingnya independensi lembaga penegak hukum dan menekankan perlunya diisi oleh orang-orang berintegritas. 

Selain itu, ia menekankan komitmen negara dalam menghadang praktik nepotisme dan mendukung KPK agar tetap bersih dari intervensi politik.

Dalam pembangunan daerah, Anies menyoroti kurangnya peran pemerintah pusat yang signifikan. 

Ia menekankan perlunya pusat menyusun kebijakan hingga level provinsi untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan beriringan dengan program di daerah.

Dengan tegas, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya untuk mengatasi penurunan trust dan memperkuat demokrasi melalui langkah-langkah konkret yang mencakup independensi lembaga hukum, pencegahan nepotisme, dan peran aktif pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.