Muhaimin Iskandar Ngaku Lagi Enak Tinggal di Jakarta Dirinya Ogah Tinggal di IKN yang Masih Hutan

Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Sumber :
  • istimewa

Siap – Calon wakil presiden dari koalisi perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan dirinya lebih memilih tinggal di Jakarta ketimbang tinggal di IKN Kalimantan Timur. Dirinya berpendapat bahwa saat ini IKN belum layak ditinggali.

Presiden Prabowo Wacanakan IKN Rampung 4 Tahun, DPR Harapkan Keppres Diterbitkan

Muhaimin Iskandar sebelumnya di agendakan menghadiri Indonesia Millennial and Gen-Z Summit di Jakarta 26 November 2023. Pada saat acara berlangsung, Cak Imin ditanya oleh moderator terkait pilihan antara pindah ke IKN atau tetap tinggal di Jakarta, lalu dirinya mengungkapkan pilihannya untuk tetap di Jakarta.

Seusai acara tersebut awak media yang telah menunggu Muhaimin Iskandar menanyakan lebih lanjut terkait pernyataanya yang lebih memilih tetap tinggal di Jakarta ketimbang di IKN Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa koalisi perubahan tidak akan melanjutkan proyek IKN jika berhasil memenangkan pilpres 2024.

Presiden Jokowi Batal Teken Keppres IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta?

Cak Imin menilai IKN belum layak di huni dan pilihanya untuk tetap tinggal di Jakarta adalah merupakan keputusan pribadi.

"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan nggak layak, belum layak di sana, per hari ini," kata Cak Imin.

Nah, Lho! Presiden Jokowi Batalkan Keppres Pemindahan Ibu Kota?

Lebih lanjut Muhaimin Iskandar menjelaskan belum ada sikap di koalisi Perubahan terkait keberlanjutan IKN jika menang Pilpres. Cak Imin mengatakan di koalisi Perubahan soal IKN masih dalam pembicaraan.

"Kita lagi diskusi terus. Saya termasuk ingin mempertahankan IKN supaya jalan terus, tapi di Koalisi Perubahan akan diskusi terus," katanya.

Disisi lain Ketua Dewan Pakar Timnas Pemenangan Amin, Hamdan Zoelva, mengatakan jika pasangan tersebut memenangkan pilpres maka tidak ujuk-ujuk menghentikan proyek IKN akan tetapi pihaknya akan mengkaji ulang terlebih dahulu.

"Karena ibu kota itu undang-undang, jadi tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan menggunakan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)," kata Zoelva ketika ditanya oleh wartawan mengenai isu IKN yang sedang digulirkan pada masa kampanye, di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Dirinya juga mengatakan Dewan pakar Timnas Amin masih mendiskusikan dan mengkaji terkait proyek IKN. Apabila memang dilihat suara rakyat dan DPR menghendaki untuk dihentikan itu bisa dimungkinkan.