Pimpinan DPRD Depok Murka Temukan Banyak Aduan Pungli di SMA Negeri: Pecat Gurunya!

Siap – Dugaan adanya pungutan liar atau pungli berkedok sumbangan di sejumlah SMA negeri di Kota Depok, kembali ditemukan oleh anggota DPRD.

Kali ini, hal itu disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.

Ia mengaku, bahwa dalam beberapa hari terakhir ini saja, dirinya telah banyak mendapat laporan dari orang tua siswa yang mengaku keberatan dengan adanya dugaan praktik pungli berkedok sumbangan.

"Ada beberapa SMA negeri, dan kejadiannya sama. Guru-guru dengan komite sekolah ini, mengadakan rapat dan memutuskan bahwa siswa melalui orang tua siswa, akan dipungut sumbangan sukarela untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar," katanya pada awak media, Senin 18 September 2023.

Misalnya, ujar Hendrik, yang sumbangan untuk jalan-jalan dan kegiatan-kegiatan sejenisnya.

"Nah ini kan pungutan sumbangan sukarela ini menjadi alat untuk berlindung, menjadi kedok, bahwa itu adalah sumbangan sukarela. Padahal ini adalah pemungutan liar yang direstui oleh guru dan komite sekolah, diputuskan," tuturnya.

"Jadi, mau nggak mau, orang tua dan muridnya kan ada rasa khawatir kalau itu tidak dilakukan. Sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti itu, walaupun tidak semua orang tua siswa itu punya uang," sambung dia.

Padahal, kata pria yang akrab disapa HTA itu, dugaan praktik itu terjadi di sekolah negeri, yang seharusnya tidak boleh ada pungutan.

"Masalah buku dan lain sebagainya, uang gedung, nggak boleh lagi ada seperti itu," tegasnya.

Menurut laporan yang ia terima, praktik tersebut terjadi di sejumlah SMA negeri.

"SMA 1 ada seperti itu, SMA 2 dipaksa beli buku, untuk apa? Kemudian ada lagi dipaksa untuk nonton kegiatan, katanya kalau tidak datang nonton kegiatan bola basket atau apa, nilainya nggak bagus, lah ini kan enggak bener," ujar Hendrik.

Atas dasar itulah, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Depok itu minta dugaan praktik-praktik pungli berkedok sumbangan dihentikan.

"Saya juga berharap dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat turun ke Depok, ngecek kebenarannya, pecat guru-guru yang kayak begitu," tuturnya.

Menurut dia, masih banyak guru, maupun kepala sekolah yang memiliki integritas.

"Jadi saya minta dengan sangat, Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat yang membawahi dan menjadi kewenangan mereka, ini tolong dicek. Segera ambil tindakan."

Selain itu, ia juga mengingatkan, bahwa DPRD dan pemerintah Kota Depok wajib untuk mengawal kasus ini.

"Saya akan minta anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi D membidangi pendidikan untuk mengecek ke lokasi," janjinya.

Hendrik berpendapat, jangan sampai kejadian ini berlarut-larut.

"Ini enggak boleh dibiarkan ya, ini pungutan liar, pungli terjadi di SMA-SMA negeri di Kota Depok. Ini SMA favorit lagi kan."