Polemik Menu Makanan Stunting di Depok Memanas, Anggota DPRD: Jangan Bikin Malu
Siap –Sorotan terhadap menu makanan tambahan melalui program penanggulangan stunting di Depok yang menuai polemik ditengah masyarakat lantaran dinilai tidak layak menggema di ruang sidang Paripurna DPRD Depok belum lama ini.
Sorotan tajam terkait hal tersebut datang dari anggota DPRD Depok Fraksi PDI Perjuangan Ikravany Hilman.
Ia mengatakan bahwa program yang menelan anggaran hingga 4,4 miliar rupiah tersebut terkesan asal asalan lantaran hasilnya menjadi polemik ditengah masyarakat.
"Ini anggaran dialokasikan ke 38 puskesmas. Totalnya itu kalau nggak salah sekira Rp 4,4 miliar. Nah kemarin kan heboh hanya nasi dan kuah. Ini kan kurang ajar," katanya saat dikonformasi pada Selasa, 14 November 2023.
Ikra menjelaskan, dari dana Rp 4,4 miliar itu, per orang mendapat jatah makan senilai Rp 18 ribuan.
Angka tersebut, setelah dipotong pajak 10 persen dan ongkos transport. Diperkirakan, nilai anggaran bersih per paket Rp 15 ribu-an.
Menurut Ikra, dengan angka segitu, seharusnya bisa mendapat menu yang lebih baik.
"Terus kemarin setelah mencuat, menunya ditambah tahu dua biji. Kalau tahu doang mah warga juga sering bikin tahu," katanya.
Program yang digagas Dinkes ini, kata Ikra, adalah makanan tambahan untuk menanggulangi stunting. Maka, seharusnya menu yang disajikan jauh lebih baik.
"Sekarang ditambah lagi pakai nugget atau makanan olahan. Kenapa nggak telur sama susu misalnya, yang jauh lebih banyak nutrisi, protein buat ibu hamil dan anak-anak. Kan namanya juga makanan tambahan," tuturnya.
"Jadi mengerjakan ini seperti nggak pakai hati. Pokoknya ngerjain aja yang penting tugas dilaksanakan gitu. Ini Rp 4,4 miliar kan enggak sedikit. Ini harus dipertanyakan," sambung dia.
Ikra juga menyinggung sempat adanya foto wali kota dan wakilnya, dalam menu makanan tambahan tersebut.
"Ini memalukan, masa nasi dan kuahnya doang. Sebenarnya itu pelecehan pada warga. Itu (program) kan pakai uang rakyat, yang harus kembali pada rakyat. Harusnya serius gitu loh."katanya.
Selain itu kata Ikra, Dinkes yang menjalankan program ini terkesan hanya menggugurkan kewajiban, karena yang penting anggaran terserap.
"Gimana nasi sama kuah bisa mengentaskan stunting? Ada-ada aja," katanya.
Karenanya, lanjut Ikra, pihaknya bakal segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan atas persoalan ini.
"Kita akan panggil pihak puskesmas, Dinkes dan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Kita hadirkan mereka secara terbuka, biar publik tahu, jangan ada yang ditutup-tutupi," tandasnya.
