Bongkar Sengkarut Kasus Cabul Anggota DPRD Depok, JMS Sebut Negara Abai

Memastikan tersedianya layanan pendampingan dan pemulihan terpadu bagi korban, termasuk layanan psikososial dan hukum, sesuai mandat perlindungan anak yang diemban Kemen PPPA. 

4. LPSK segera meninjau kembali kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh, termasuk asesmen untuk pemenuhan kebutuhan rumah aman dan dukungan psikologis. 

5. Pengadilan Negeri Depok dan aparat terkait agar memastikan pemenuhan hak korban untuk pemeriksaan secara layak, termasuk kemungkinan pemeriksaan jarak jauh (video conference). 

6. KPAI, Komnas Perempuan, dan lembaga pengawas lainnya turut melakukan pemantauan aktif dan mendesak penyelenggara peradilan agar berpihak pada pemulihan korban.  

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan berat yang harus ditanggapi denganperlindungan luar biasa. 

Ketidakmampuan negara dalam menjamin hak-hak dasar korban merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan keadilan itu sendiri. 

"Oleh karena itu, kami menyerukan seluruh elemen negara yang terkait untuk segera bertindak," kata Wakil Ketua Yayasan Kalyanamitra, Rena Herdiyani. 

"Demi setiap anak Indonesia, kita wajib menghentikan trauma dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kini saatnya negara hadir sepenuhnya, menunaikan janji konstitusi, dan mengembalikan harapan bagi yang paling rentan," sambungnya.