PB HMI Desak Kapolri Ganti Kapolda Sumut, Tuduh Lemah Lawan Narkoba dan Judi

Siap – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) secara tegas mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pol Wishnu Hermawan.

Desakan ini dilontarkan menyusul meningkatnya keresahan publik atas memburuknya situasi keamanan di wilayah tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Alwi Hasbi Silalahi, mengungkapkan bahwa berbagai bentuk kriminalitas seperti premanisme, peredaran narkoba, dan praktik perjudian kini kian marak dan dilakukan secara terang-terangan.

Fenomena ini, kata Hasbi, mencerminkan lemahnya kontrol dan penindakan dari aparat kepolisian di bawah kepemimpinan Irjen Wishnu.

“Belakangan ini kita menyaksikan premanisme yang terus berkeliaran, peredaran narkoba yang merajalela, hingga praktik judi yang dilakukan secara terang-terangan. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan oleh aparat, khususnya dari Kapolda saat ini,” tegas Hasbi kepada media, Kamis, 8 Mei 2025.

Menurut PB HMI, kondisi tersebut bukan hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga membawa dampak serius bagi masa depan generasi muda.

Lemahnya penegakan hukum dinilai turut memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom.

“Jika ini terus dibiarkan tanpa tindakan yang tegas dan terukur, maka Sumatera Utara berpotensi menjadi zona abu-abu bagi aktivitas kejahatan. PB HMI mendesak Kapolri untuk mengevaluasi, bahkan mempertimbangkan pergantian Kapolda demi menyelamatkan masyarakat dari ancaman sistemik ini,” ujarnya.

PB HMI juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas.

Mereka menyatakan siap mengambil langkah-langkah lanjutan guna memastikan aparat kepolisian menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.

“Kami ingin memastikan institusi Polri benar-benar menjunjung tinggi rasa keadilan dan serius memberantas segala bentuk kejahatan yang meresahkan,” tambah Hasbi.

Seruan keras dari PB HMI ini menjadi sinyal penting dari elemen mahasiswa terhadap ketegasan Polri dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan daerah.

Evaluasi internal di tubuh kepolisian kembali menjadi sorotan publik, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas institusi negara.