Duduk Perkara Kisruh Lahan di Jaksel, Pengacara Ungkap Aksi Tipu-tipu Mafia Tanah Berkedok ASN
- siap.viva.co.id
Siap – Proses constatering (pencocokan objek perkara) di lokasi sengketa lahan wilayah RT 03/01, Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel) sempat diwarnai kericuhan.
Persoalan ini dipicu aksi saling klaim antara pihak AZ dengan Husen selaku ahli waris Saatun alias Atum bin Misin, keluarga yang memiliki surat kepemilikan sah atas lahan di wilayah Jaksel tersebut.
Kuasa hukum Husen, Andi Tatang Supriyadi menjelaskan duduk perkara sengketa tanah seluas 5.240 meter persegi bermula ketika ada seseorang yang mengaku sebagai ahli waris.
Namun kemudian ia akhirnya mengaku bukanlah ahli waris yang sah.
Persoalan ini semakin kompleks dengan dugaan pemalsuan akta hibah dan girik yang dilakukan oleh AZ di lahan tersebut.
Belakangan diketahui, AZ sendiri rupanya telah divonis bersalah dan dipidana pada tahun 2017 silam.
Untuk memastikan keabsahan kepemilikan tanah, Andi Tatang dan tim pun telah menempuh beberapa langkah hukum, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung atau MA.
"Jadi pertama kami melakukan penetapan ahli waris di Pengadilan Jakarta Selatan dengan bersurat ke kelurahan. Di mana sebelumnya Kelurahan Lenteng Agung ini adalah masuk kepada Kelurahan Pasar Minggu," jelas Tatang pada awak media, Senin 10 Februari 2025.
Kemudian juga melakukan mediasi dan akhirnya somasi terhadap pihak yang masih menduduki lahan tersebut yakni, anak dari AZ.
"Setelah mediasi berulang kali mengalami dead lock, akhirnya sengketa ini dibawa ke ranah pengadilan," ujarnya.
Selama menjalani proses itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan gugatan ahli waris Atum.
Bahkan menyatakan bahwa, menguasai serta menyewakan lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
"Lalu pihak pengadilan menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Atum Bin Misin dan ahli waris sah berhak atas tanah di Jalan Raya Lenteng Agung RT 03 RW 01 dengan Girik C849 Persil 65 DIII tersebut," paparnya.
Sebetulnya, kata Tatang, usai putusan pengadilan dikeluarkan, kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengajukan banding bagi yang kalah dalam perkara ini.
"Tetapi pihak tergugat justru melanggar kesepakatan dan tetap mengajukan banding," bebernya.
Dalam upaya banding, Tatang menjelaskan, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama yang memenangkan ahli waris sah.
Namun, karena tidak puas, pihak tergugat (anak AZ) kemudian mengajukan kasasi ke MA.
Akan tetapi Mahkamah Agung tetap menolak kasasi dan menguatkan putusan sebelumnya.
"Sehingga, sejak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga Mahkamah Agung, semua memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik ahli waris klien kami," tegasnya.
Setelah putusan inkrah, Tatang menerangkan, pihaknya telah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lanjut Tatang, karena sifatnya kehati-hatian sebelum dilakukan eksekusi, maka ada kesepakatan untuk dilakukan constatering, yakni mencocokkan batas-batas objek tersebut pada 6 Februari 2025.
"Dilakukanlah pencocokan batas batas yang dihadiri oleh BPN, Kelurahan, Kecamatan, RT-RW, serta para pihak dalam hal ini ahli waris penggugat yaitu dari kami, ahli waris tergugat yang juga hadir," ucapnya.
"Kami sudah berulang kali membuktikan bahwa orang tua tergugat telah melakukan pemalsuan akta hibah dan girik dengan bantuan oknum kelurahan dan BPN yang kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat," sambung dosen Ilmu Hukum tersebut.
Pengacara Andi Tatang (tengah) soal sengketa lahan di Jaksel
- siap.viva.co.id
Selain itu, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Teguran keras atau somasi kepada pihak yang masih menduduki lahan juga telah dilakukan, tetapi tetap tidak digubris.
"Kami tinggal menunggu eksekusi dari Pengadilan Jakarta Selatan. Segala bukti hukum telah lengkap, mulai dari putusan tingkat pertama hingga MA," ujarnya.
Tatang menegaskan, bahwa kliennya bukan mafia tanah, malah justru pihak yang melakukan pemalsuan girik dan akta hibah tersebut.
"Dengan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap, tanah ini sah milik ahli waris Atum Bin Misin," tegasnya.
Bahkan, selain AZ, lanjut Tatang, proses hukum juga telah membuktikan ada keterlibatan oknum kelurahan dan BPN di Jaksel.
Mereka pun telah divonis bersalah, dan bahkan dipecat dari tempatnya bekerja.
lam perkara ini pihaknya telah menang mutlak dari sisi hukum. Baik secara perdata di Pengadilan Jakarta Selatan, hingga putusan Mahkamah Agung.
Hal itu sebelumnya diperkuat dengan bunyi keterangan Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Pasar M
inggu terkait masalah girik C 849 Persil 65 DIII.
"Alhamdulillah kami mendapatkan jawaban dari Kelurahan Lenteng Agung dan Pasar Minggu bahwa jawabannya Girik C 849 ini terdaftar. Sehingga kami sangat berkeyakinan bahwa girik tersebut sah adalah milik daripada orang tua ahli waris klien kami," tegasnya.
Berdasarkan keterangan tersebut, Tatang dan tim kemudian melakukan somasi terhadap orang-orang yang menduduki objek tersebut di kawasan Lenteng Agung, Jaksel.
"Namun somasi kami tidak direspon dengan baik, sehingga kami mengajukan kepada pihak Kelurahan Lenteng Agung untuk menjembatani memfasilitasi terkait masalah mediasi," ujarnya.
Lalu dari pihak Kelurahan Lenteng Agung Jaksel juga sempat melakukan mediasi yang turut dihadiri tergugat, yakni anak AZ. Namun hal itu tidak membuahkan hasil positif. Beberapa kali pertemuan dead lock.
"Akhirnya ada permintaan dari pihak penasihat hukum atau pengacara ahli waris AZ supaya membuktikan kepemilikan ini melalui jalur pengadilan, supaya ada kepastian hukum," tuturnya.
Tantangan itu diladeni Andi Tatang dan tim. Hasilnya, ahli waris AZ kalah dalam persidangan bahkan sampai tingkat MA.
"Smua memutuskan bahwa ahli waris yang kami dampingi adalah ahli waris yang sah dan objek tersebut adalah milik klien kami," ucapnya.
Lebih lanjut dosen Ilmu Hukum itu mengatakan, setelah mendapatkan putusan inkrah dari MA pihaknya mencoba untuk melakukan somasi atau teguran keras kepada orang orang yang masih menduduki tempat tersebut.
"Namun dari pihak mereka masih ada perlawanan, sehingga kami diundang atau dipanggil oleh Pengadilan Jakarta Selatan melalui aanmaning.
"Karena sifatnya kehati-hatian sebelum dilakukan eksekusi, maka ada kesepakatan untuk dilakukan constatering yakni mencocokkan batas-batas objek tersebut," bebernya.
Hal itu telah dilakukan pada 6 Februari 2025, dan sempat diwarnai kericuhan.
"Jadi jelas, kalau mereka diseberang sana berteriak bahwa diduga klien kami sebagai mafia tanah, salah dan keliru. Justru yang menjadi mafia tanah itu adalah orang tuanya yang secara sah sudah divonis oleh pengadilan Jakarta Selatan atas pemalsuan akta hibah dan pemalsuan girik," tegas Tatang.
Bahkan, kasus itu juga telah menjerat oknum pegawai kelurahan dan kelurahan yang pada akhirnya dipecat secara tidak hormat.
