Kontroversi Politik: Bahlil Buka Tabir Isu Penundaan Pemilu dan Jokowi 3 Periode

Siap –Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode yang tengah menjadi perbincangan. 

Dalam acara Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 28 Oktober 2023, Bahlil menyampaikan bahwa dia adalah orang pertama yang mengusulkan isu tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa isu ini muncul sebagai tanggapan terhadap survei Indikator Politik yang disampaikan oleh Burhanudin Muhtadi selama pandemi Covid-19. 

Namun, Bahlil menekankan pentingnya menjalankan proses ini secara konstitusional.

"Saya ingin mengatakan bahwa isu ini pertama kali muncul dari saya, jadi jangan dikaitkan dengan pihak lain. Jika ada partai yang mendukungnya, itu pandangan mereka, tetapi harus tunduk pada aturan yang berlaku," kata Bahlil.

Bahlil juga mengklarifikasi bahwa tidak ada pihak lain yang memerintahkannya untuk mengusulkan isu tersebut. Isu ini, menurutnya, harus diserahkan kepada parlemen untuk dibahas sesuai hukum yang berlaku.

Ketika ditanya tentang pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait Big Data, Bahlil mengaku tidak mengetahui hal tersebut. 

Ia memperingatkan agar pernyataan tidak dipelintir atau dimanipulasi, dan menegaskan bahwa sumber informasinya adalah dirinya sendiri.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, mengkonfirmasi bahwa beberapa pihak, termasuk beberapa ketua umum partai dan menteri dalam kabinet Indonesia Maju, telah mengemukakan permintaan terkait perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode. Permintaan ini disebut sesuai dengan perintah 'Pak Lurah'.

Hasto menyatakan pengalaman pribadinya ketika dia sedang berziarah di makam Bung Karno di Blitar, di mana muncul berita yang mengacu pada Big Data, yang menyebutkan adanya dukungan untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, PDIP menolak ide tersebut.

Isu ini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan masyarakat, memunculkan berbagai pendapat dan pandangan terkait masa depan jabatan presiden.