Walah, Semua Anggota Komisi XI DPR Nikmati Dana CSR Bank Indonesia: Emangnya Perusahaan?

Siap – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang menyebut semua Anggota Komisi XI DPR menerima dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia atau BI. 

Adapun informasi mengejutkan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Satori usai diperiksa KPK pada Jumat, 27 Desember 2024. 

Merespon hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung ikut angkat bicara. Menurutnya, ada kejanggalan dalam pembagian dana CSR kepada DPR. 

"Ya tetap ada yang janggal bahwa Bank Indonesia membagi-bagi program sosialnya ke anggota DPR, kan itu masalahnya tuh," katanya dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 30 Desember 2024.

Rocky lantas menilai, bisa saja ada semacam sifat Pancasilais dari Bank Indonesia untuk sedikit mungkin menyimpang, atau punya diskresi hak khusus. 

Bukan sekedar mengatur stabilitas monetar, bukan sekedar menjaga jumlah uang yang beredar, bukan sekedar melakukan pengawasan terhadap jasa-jasa penyelenggara keuangan. 

"Tapi juga ada hal yang kita anggap aja sebagai yang di dalam perusahaan disebut CSR. Tapi responsibility untuk apa? Atau responsibility sosial buat apa? Kalau itu tiba di anggota DPR. Kan pertanyaan etisnya di situ," ucap Rocky.

"Jadi kita mulai dengan satu prinsip, bahwa ada kepentingan semacam hidden cricula atau hidden agenda di DPR atau di Bank Indonesia, sehingga mesti disalurkan pada anggota-anggota DPR. Hadiah sosialnya atau kemaslahatan sosial dari Bank Indonesia," sambungnya. 

Hal inilah, lanjut Rocky yang kemudian menimbulkan huru hara di tengah publik.

"Emangnya Bank Indonesia perusahaan? Emangnya Bank Indonesia itu harus lakukan hal yang bukan bidang utama dia? Kan Bank Indonesia itu apa namanya melakukan intermediasi aja di dalam sistem keuangan atau bisnis, atau ekonomi keseluruhan," jelasnya.

Mantan dosen UI itu berpendapat, kondisi inilah yang disebut malfunction atau misadministrasi dari Bank Indonesia. 

"Jadi kalau KPK dalami itu dia juga mesti mendalami motifnya apa? Atau mens reanya apa? kan terlihat bahwa keterangan Bank Indonesia kasih CSR karena dia adalah mitra kami, kata anggota DPR," ujarnya. 

Menurut Rocky, pernyataan itu adalah sinyal politik yang diberikan oleh DPR sehingga Bank Indonesia mungkin enggak enak, atau bahkan ketakutan kalau enggak nyumbang untuk kegiatan-kegiatan sejumlah anggota legislatif tersebut. 

"Nah ini yang kita duga dari awal ada konflik interest, ada kepentingan. Anggota DPR tahu, bahwa apapun toh nanti Bank Indonesia pasti akan tunduk pada sinyal yang diberikan oleh DPR." 

"Demikian juga Bank Indonesia kirim sinyal yang sama tuh, oke ya jangan terlalu tajam ke kami, ini ada sedikit hadiah sosial," sambungnya. 

"Nah itu pikiran-pikiran yang mesti didalami oleh KPK. Jadi motif di belakang itu adalah relasi kekuasaan, saya kira itu bagian yang harus jadi fokus," timpalnya lagi.