Penasihat Ekonomi Prabowo Usul Subsidi BBM Jadi BLT
- Istimewa
Siap – Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi Bambang Brodjonegoro mengusulkan adanya perubahan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Hal tersebut lantaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 435 triliun.
Ia pun mengimbau perlu ada perubahan skema subsidi agar subsidi BBM bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
"Subsidi BBM itu basisnya harga. Jadi, cuma membedakan antara berapa biaya produksi dengan harga jual. Nah, ketika harga jualnya di bawah biaya produksi, maka pemerintah harus subsidi. Memang sudah ditentukan hanya Pertalite, tapi kan problemnya adalah salah sasaran," kata Bambang seperti dikutip di Jakarta, 5 November 2024.
Ia mengatakan, menggunakan skema subsidi lewat BLT lalu disalurkan langsung kepada keluarga membutuhkan akan jauh lebih efektif. Sementara, skema subsidi BBM yang berjalan saat ini justru kerap dinikmati oleh masyarakat yang mampu.
"Di pom bensin, saya perhatikan makin banyak pom bensin yang bikin macet jalan. Kenapa? Karena orang mengantre. Seolah-olah bensin itu seperti langka. Padahal enggak sebenarnya. Kenapa ngantre? Karena mereka semua mau nyari BBM bersubsidi. Simply karena harganya murah, sehingga akhirnya yang beli BBM bersubsidi tidak bisa dibatasi lagi. Siapa pun bisa beli," katanya.
Selain itu, ia menyoal akurasi data penerima subsidi. Sebenarnya pemerintah tidak bisa menjamin tingkat akurasi data penerima 100 persen akurat.
"Setidaknya, skema BLT memiliki tingkat akurasi data yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan subsidi BBM yang berjalan saat ini," katanya.
Bambang menyampaikan, dengan skema BLT diharapkan tidak khawatir mengenai risiko daya beli masyarakat yang bakal menurun.
Ia menilai bantuan langsung dari pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu sehingga meminimalisir risiko terjadinya inflasi.
"Jadi, bantuan langsung itu diberikan sebagai upaya untuk menjaga agar daya beli tidak terganggu oleh adanya kenaikan harga. Itu esensi dari perubahan subsidi harga menjadi bantuan tepat sasaran," tandasnya.
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) tersebut mengatakan perubahan skema subsidi BBM bisa saja terjadi asalkan pemerintah memiliki kemauan politik (poltical will).
