KPK Sorot Anggaran Fantastis KPU Depok di Balik Ancaman Golput
- Istimewa
Siap – Minimnya sosialisasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok menuai sorotan banyak pihak. Kini, giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersikap.
Tak hanya itu, lembaga antirasuah itu juga menyorot anggaran sosialisasi KPU Depok sebesar Rp 73 miliar.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengingatkan tentang pentingnya sosialisasi Pilkada 2024. Menurutnya, masyarakat harus tahu tahapan kontestasi supaya bisa memilih calon terbaik.
“Pilkada sebagai kontestasi demokrasi memerlukan sinergi dan komitmen semua pihak untuk keberhasilannya,” kata Tessa pada Kamis, 10 Oktober.
“Tidak hanya berhasil dalam pelaksanaannya, namun juga berhasil melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan berkomitmen tinggi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Tessa mengingatkan, pengetahuan masyarakat sebagai pemilih juga pnting untuk menjadi perhatian semua pihak.
"Di mana dalam konteks pemilu atau pilkada kita bisa membaginya dalam tiga klaster. Yaitu penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, kemudian peserta yakni calon, kader, dan masyarakat sebagai penilih," jelasnya.
"Sehingga jika masyarakat belum memiliki info, pihak penyelenggara pemilu sebagaimana fungsinya dapat lebih gencar melakukan sosliasilasi dengan pemahaman yang baik dari masyarakat sebagai pemilik suara dan pmilih pemilu," timpalnya lagi.
Menurutnya itu penting dilakukan agar calon yang terpilih merupakan representasi dari kebutuhan khalayak umum, untuk kemajuan wilayahnya.
Lebih lanjut Tessa mengingatkan, agar pemerintah daerah juga harus aktif memantau penggunaan anggaran pemilu yang digunakan oleh pihak KPU Depok.
Sebab, uang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu, sesuai dengan mekanisme hibah yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati.
“Pemerintah daerah harus bisa mengawasi penyaluran dana hibah melalui APIP sesuai peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Ancaman Golput
Diberitakan sebelumnya, KPU Depok tengah jadi sorotan karena minimnya upaya sosialisasi jelang Pilkada 2024.
Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk mensukseskan agenda lima tahunan itu terbilang fantastis. Nilainya mencapai sebesar Rp 73 miliar.
Kondisi ini menuai kekhawatiran banyak pihak, lantaran berpotensi akan kembali menimbulkan angka golput yang cukup tinggi.
Hal itu berkaca pada Pilkada Kota Depok 2020, jumlah mereka yang tidak memilih alias golput angkanya cukup besar.
Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah golput dalam hasil rekapitulasi final KPU Kota Depok kala itu mencapai 481.016 jiwa atau 39,12 persen dari total 1.229.362 daftar pemilih tetap (DPT).
Jumlah itu merupakan akumulasi dari jumlah suara tidak sah sebanyak 29.391 dan pemilih yang tak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 451.652 warga pemilik hak pilih.
Kondisi ini menuai kritik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok. Mereka menilai, KPU kurang maksimal dalam melakukan upaya sosialisasi pada warga.
"Iya kalau dilihat dari fakta lapangan bahwa memang, dengan sisa waktu yang ada saya melihat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sangat minim," kata anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi pada Senin, 7 Oktober 2024.
"Terbukti dari spanduk-spanduk ajakan dan informasi nyaris tidak ada di sudut-sudut wilayah Kota Depok," sambungnya.
Kemudian, kata Babai, dari sosialisasi dalam bentuk ajakan melalui media sosial, maupun media cetak dan media online juga dirasa masih sangat minim.
"Bagi kami, tentu hal ini mengkhawatirkan. Karena sudah terbukti bahwa berulang kali kita melakukan Pilkada, selalu saja angka golput sangat tinggi," tuturnya.
Bahkan, beberapa kali golput melebihi daripada jumlah suara pemenang Pilkada di Kota Depok.
"Menurut saya hal ini seharusnya tidak terjadi, karena tentu anggaran untuk sosialisasi sudah tersedia dan anggaran itu juga cukup besar," ujar politisi PKB tersebut.