Intip Harta Ketua KPU Depok Willi Sumarlin, Nggak Punya Rumah, Motor Cuma Scoopy
- Istimewa
Siap – Minimnya sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Depok menuai reaksi banyak pihak. Hal ini dinilai mengkhawatirkan, karena berpotensi memicu tingginya angka golput.
Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk mensukseskan agenda lima tahunan itu terbilang fantastis. Nilainya mencapai sebesar Rp 73 miliar.
Berkaca pada Pilkada Kota Depok 2020, jumlah mereka yang tidak memilih alias golput angkanya cukup besar.
Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah golput dalam hasil rekapitulasi final KPU Kota Depok kala itu mencapai 481.016 jiwa atau 39,12 persen dari total 1.229.362 daftar pemilih tetap (DPT).
Jumlah itu merupakan akumulasi dari jumlah suara tidak sah sebanyak 29.391 dan pemilih yang tak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 451.652 warga pemilik hak pilih.
"Iya kalau dilihat dari fakta lapangan bahwa memang, dengan sisa waktu yang ada saya melihat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sangat minim," kata anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi pada Senin, 7 Oktober 2024.
"Terbukti dari spanduk-spanduk ajakan dan informasi nyaris tidak ada di sudut-sudut wilayah Kota Depok," sambungnya.
