Keras! Chandra Siap Mundur Jika Tak Sanggup Berantas Mafia PPDB di Depok

Calon Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah
Sumber :
  • Istimewa

Siap – Calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut 02, Chandra Rahmansyah berjanji bakal menindak tegas para pelaku curang di balik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Nestapa SDN Pondok Cina 1, Proyek Ambisius Wali Kota Depok yang Berakhir Kumuh

Tak tanggung-tanggung, Chandra bahkan berjanji siap mempertaruhkan jabatannya jika terpilih sebagai Wakil Wali Kota Depok, mendampingi Supian Suri.

"Silahkan dicatat, saya akan mundur dari jabatan Wakil Wali Kota Depok apabila tidak bisa membereskan masalah jual beli bangku sekolah negeri," tegasnya dikutip pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Tentukan Langkah Strategis, Pasangan Supian-Chandra Bidik Suara Milenial dalam Pilkada Depok 2024

Menurut Chandra, praktik curang seperti itu hanya akan merusak masa depan peserta didik. Parahnya lagi, hal ini telah berlangsung cukup lama dan terkesan dibiarkan.

"Jadi waktu saya turun ke masyarakat itu banyak yang ngeluh soal jual beli bangku PPDB. Karena, siswa tidak mampu jadi tidak bisa sekolah di negeri karena nggak sanggup bayar. Nah akhirnya mereka sekolah di swasta, kemudian puncak gunung es nya adalah, ijazah mereka tertahan," tuturnya.

Bawaslu Akui Belum Kantongi Izin Cuti Kampanye Wali Kota Depok, Idris Terancam Pidana

Mantan aktivis 98 itu memastikan, bahwa pendidikan merupakan bidang yang menjadi fokusnya apabila terpilih dalam Pilkada Depok 2024 nanti. 

"Jadi dalam kampanye saya, saya selalu katakan bahwa pendidikan itu yang utama karena ini berkaitan dengan peningkatan SDM untuk Depok lebih maju. Sehingga, saya dan Pak Supian Suri menjanjikan program beasiswa dan kuliah gratis," ujarnya.

Lebih lanjut Chandra mengatakan, praktik curang PPDB di Kota Depok tidak bisa lagi dibiarkan, karena hanya akan merugikan masyarakat tidak mampu. 

"Jangan sampai jabatan yang saya emban kelak hanya akan membawa saya dan keluarga ke neraka. Saya tidak akan membiarkan kezaliman ada di depan mata," tegas Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) itu.