PDIP Waspadai Kampanye Hitam Modus Bansos di Depok: Rakyat Miskin Bukan untuk Melanggengkan Petahana
- Istimewa
Siap – Anggota DPRD Depok, Imam Turidi khawatir, bansos yang digelontorkan pemerintah pusat disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada 2024.
"Rakyat miskin, bukan untuk melanggengkan kekuasaan petahana, tapi bom waktu berakhirnya suatu kekuasaan di Depok," katanya dikutip pada Sabtu, 14 September 2024.
Menurut Imam, bantuan sosial atau bansos cenderung menjadi kampanye hitam yang berdampak negatif.
"Menyuap rakyat dengan bantuan sosial akan menjadi kontra produktif dengan tujuan pemerintah sesuai amanat UUD 1945 memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Politisi PDIP itu menilai, secara tidak langsung mencerminkan ketidak berhasilan hingga ke tingkat daerah, termasuk Kota Depok.
"Harusnya Pemda Depok merasa malu, dan tidak bangga mendapat bansos karena mencerminkan tidak berhasilnya Kota Depok memberikan kesejahteraan kepada warganya," kata dia.
Apalagi, lanjut Imam, bantuan sosial di berikan pada saat menjelang pilkada.
"Jangan sampai menjadi cara kampanye terselubung. Ini akibatnya terus memelihara warga Depok agar terus tetap miskin," tegas Anggota Komisi A DPRD Depok itu.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Bansos senilai Rp 39 miliar ini, diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang diketahui maju sebagai calon Wali Kota Depok 2024 ini.
Adapun bantuan itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) periode Juli Agustus 2024, bantuan sembako tahap V, bantuan atensi pemenuhan hidup layak dan kewirausahaan.
Kemudian bantuan logistik bencana, dan bantuan alat bantu bagi disabilitas.
