Anggota DPD RI Dapil Kalbar Syarif Melvin Tegas Tolak Klaim Pulau Pengikik
Selasa, 15 Juli 2025 - 08:35 WIB

Sumber :
- instagram@sultanmelvin9
Pembentukan Tim Kajian Khusus Nasional yang melibatkan ahli hukum, sejarah, geospasial, dan tokoh adat.
Pemerintah Pusat wajib menyusun kebijakan nasional untuk menghapus warisan batas kolonial yang bertentangan dengan integritas NKRI.
Permintaan revisi data wilayah administrasi nasional oleh BIG, jika terbukti terdapat penyelundupan norma dan cacat prosedural dalam penetapan batas saat ini.
Pengajuan judicial review terhadap Perda Kabupaten Bintan No. 19 Tahun 2007 ke Mahkamah Agung.
Sikap Kalimantan Barat dan Dukungan Pemerintah Daerah