Hakim MK Terancam Pidana Jika Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres - Cawapres

Siap – Polemik gugatan soal batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Mahkamah Konstitusi atau MK terus bergulir.

Kabarnya, sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum capres dan cawapres itu akan dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Petrus Selestinus menduga, adanya hubungan antara para pemohon uji materiil pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan bakal cawapres yang disebut-sebut akan mengusung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. 

"Semakin menegaskan bahwa permohonan uji materiil dimaksudkan untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres," katanya dalam diskusi virtual dengan tema "Senin Keramat Palu MK : Marwah Kontitusi Di Ujung Tanduk?" pada Sabtu, 14 Oktober 2023.

Dengan demikian, lanjut Petrus, Anwar Usman, selalu Ketua Mahkamah Konstutusi sekaligus Hakim Konstitusi harus mendeclare mundur dari persidangan perkara a'quo.

Sebab menurutnya, terdapat benturan kepentingan  antara Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo yang diketahui ada hubungan keluarga. 

"Maka 9 Hakim Konstitusi di MK harus memutuskan mengundurkan diri dan putusan mundur itu seharusnya dibacakan dalam persidangan besok tanggal 16 Oktober 2023 nanti," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Karena, kata Petrus, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri.