Pemkot Depok Klaim Lahan Pembangunan Madrasah Negeri Sudah Siap, Ketua PC GP Ansor: Omong Kosong

Siap –Sorotan terhadap Pernyataan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok, M. Dini Wizi Fadly yang menyebutkan bahwa lahan untuk pembangunan Madrasah Negeri terus mengalir, kali ini sorotan tersebut datang dari Ketua PC GP Ansor Kota Depok M.Kahfi.

Menurut Kahfi, pernyataan bagian aset Pemkot Depok yang menyebutkan bahwa lahan untuk pembangunan Madrasah Negeri sudah siap itu hanya omong kosong.

Pasalnya, kata Kahfi, jika memang lahan tersebut sudah ada kenapa tidak langsung diserahkan ke Kemenag untuk ditindaklanjuti.

"Berarti semakin jelas, komunikasi antara Pemkot Depok dan Kemenag kurang baik, ada apa?," ujar Kahfi kepada siap.viva.co.id.

"Harusnya kalau sudah ada lahan, Pemkot tinggal komunikasi dengan Kemenag, tapi buktinya sampai saat ini belum ada komunikasi terkait hal tersebut, padahal itu jelas program Walikota terpilih," sambungnya.

Lebih lanjut Kahfi mengatakan, soal pembangunan Madrasah Negeri ini sudah sering kami sorot sebelumnya, bahkan, sejak Walikota terpilih baru menjabat 2 tahun kami sudah meminta Pemkot untuk merealisasikan hal tersebut.

Tapi, kata Kahfi, hingga saat ini belum juga berjalan, bahkan komunikasi dengan pihak Kemenag tidak berjalan dengan baik.

" Padahal jelas, Pemkot hanya menyediakan lahan Kemenag yang membangun, kalau lahan ga diserahkan gimana mau dibangun," tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP, Mad Arif mengatakan bahwa harusnya bagian Aset Pemkot lebih jelas dalam memberikan keterangan, jangan sampai jadi blunder atau bola liar di tengah masyarakat.

Karena menurut Mad Arif, soal pembangunan Madrasah Negeri itu sangat penting mengingat sebutan Depok sebagai Kota Religius.

"Jangan asal bunyi (Asbun) lah kalau ngasih keterangan, harus detail, kalau memang siap, sebutkan saja ada berapa dan lahannya dimana, Jadi harus jelas" ujar Mad Arif.

Lebih lanjut Mad Arif mengatakan, jika dilihat dari persoalannya, pemkot tidak bisa serta merta melimpahkan kepada Kemenag soal pembangunan, terlebih belum ada komunikasi terkait hal tersebut.

"Jangan mentang-mentang pembangunan Madrasah Negeri di Kemenag, langsung melempar seperti itu," katanya.

Pertanyaannya, lanjut Mad Arif, apakah selama ini ada komunikasi antara pihak aset Pemkot dan Kemenag soal pembangunan Madrasah Negeri atau belum?

Selain itu, ada pembahasan anggaran tidak soal pembangunan Madrasah Negeri, walaupun memang itu wilayah Kemenag, Pemkot Depok seharusnya mensuport dan tidak hanya mengandalkan.

"Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan tanya ke Komisi D dan Badan Anggaran (Banggar) terkait hal tersebut," terangnya. " Untuk tahun 2023 dan 2024 ada anggaran atau tidak terkait pembangunan Madrasah Negeri di Depok," sambung Mad Arif.

Sebelumnya diberitakan, Terkait persoalan tersebut, Kabid Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok, M. Dini Wizi Fadly mengatakan, bahwa sebenarnya hal itu (program kampanye Idris-Imam) bisa saja terealisasi. Fadly mengklaim, Pemerintah Kota Depok,telah siap untuk menggarap pembangunan gedung madrasah negeri di tiap kecamatan, namun terkendala di Kementerian Agama atau Kemenag.

"Sudah (siap bangun), tinggal kita diskusikan, rapatkan. Ya tinggal operasionalnya kan nggak di kita. Kita juga susah komentarin dapur orang lain. Kewenangan sekolah agama kan kewenangan mereka (Kemenag)," jelasnya pada Jumat, 6 Oktober 2023. Namun sayangnya,

Ketika Ketika dipertegas, apakah artinya Pemkot Depok memiliki lahan untuk membangun madrasah negeri? Fadly tak bisa menjamin.

"Kalau bicara itu (kesiapan lahan) nggak juga. Cuma kita kan ga usah bicara muluk-muluk dah, satu aja dulu tuh di bekas SD yang di Sonokeling, Baktijaya. Karena saya sudah nahan dulu itu supaya tidak dipakai untuk SMAN 15," ujarnya.

Ironisnya, keberadaan SMAN 15 pun sangat dibutuhkan oleh mereka yang tak diterima di sekolah negeri favorit.

"Kan banyak kita diminta, udah pak dari pada nganggur nih anak di SMAN 15 aja. Ya masuklah ke sana. Ya kan SMAN 15 itu sekolah penyelamat umat, yang nggak diterima PPDB ya akhirnya masuk 15," pungkasnya.