Mendagri Blak blakan Soal RUU DKJ, Tidak Akan Tumpang Tindih dengan Posisi Gubernur
- Istimewa
Adapun dalam RUU DKJ ini, Dewan Aglomerasi bakal dipimpin oleh wakil presiden.
Sebelumnya, Anggota DPD RI Sylviana Murni meminta kewenangan wakil presiden sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), untuk dikaji ulang.
Menurut dia, permintaan itu agar tak terjadi dualisme kepemimpinan di wilayah Jakarta.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR dengan pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.
"DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari," kata Sylviana.
