Politik Transaksional Bansos Jokowi: Kehabisan Dana atau Taktik Elektoral?

Siap –Presiden Joko Widodo (Jokowi) memicu kontroversi dengan kebijakan bansosnya yang dinilai sebagai taktik politik transaksional terkait agenda elektoral. 

Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, mengkritik pemberian bansos secara langsung oleh Jokowi, mengatakan bahwa ini merupakan praktik politik 'klientelisme', di mana bansos diharapkan menjadi alat untuk mendapatkan dukungan politik.

Menurut Maftuchan, praktik ini berdampak buruk pada demokrasi substantif dan pemenuhan hak-hak dasar warga. 

"Pemerintah seharusnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga tanpa memandang aspirasi politiknya," ujarnya.

Anggaran bansos pada 2024 mencapai Rp 496 triliun, naik 12,4% dari tahun sebelumnya. 

Pemerintah memberikan berbagai jenis bantuan, termasuk BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, Program Keluarga Harapan, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

BLT El Nino, dengan nilai Rp 400.000 per penerima, diberikan kepada 18,8 juta keluarga.

Halaman Selanjutnya

 Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras disalurkan sejak April 2023 hingga Juni 2024. Program Keluarga Harapan dibagikan dalam 4 tahap, mencakup berbagai kelompok penerima, mulai dari balita hingga lansia.