Berkaca dari Pemilu 2019, Ini PR Berat Panwascam di Kota Depok

"Kalau kita itu kan dari APBN, memang di kota-kota besar itu yang terkendala. Kalau dibilang tidak cukup pasti tidak cukup, tapi kan itu sudah ditentukan APBN, masa kita menuntutnya," kata dia.

"Kan sudah dipagukan sebelumnya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, pasrah."

Di sisi lain, Sugeng merasa bersyukur karena semua anggta Panwascam telah dilindungi oleh BPJS ketenagakerjaan. 

"Jadi sampai dengan teman-teman yang jaga TPS nanti juga mereka dilindungi BPJS selama 30 hari," tuturnya. 

Temukan Banyak Pelanggaran APK

Sementara itu, Panwascam Cilodong mencatat sepanjang masa kampanye Pemilu 2024, sebanyak 574 alat peraga kampanye (APK), kedapatan melanggar aturan.

Selain melanggar aturan, APK tersebut juga dianggap dapat membahayakan masyarakat, termasuk pengguna jalan hingga mengganggu estetika.

Halaman Selanjutnya

"Sekitar ada 574 APK terdata di jalan protokol yang melanggar, belum termasuk di dalam gang. Misal di Jalan Haji Dimun, Jalan Raya Cilodong, Abdul Gani dan seterusnya," kata Ketua Panwascam Cilodong, Dedi Muliana.