Jamin Hak Politik Napi, Rutan Depok Aktif Libatkan KPU hingga Dukcapil, Nih Datanya!
- Istimewa
Kemudian untuk warga binaan atau napi yang tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Rutan Depok akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Untuk mereka yang tidak punya KTP kami sudah melakukan koordinasi dengan Dukcapil. Pada 6 Desember tahun 2023 itu sekira122 orang yang tidak mempunyai KTP, dan itu termasuk itu ada kurang lebih 40 warga binaan yang NIK-nya tidak terdaftar di Dukcapil Depok."
Lebih lanjut Sakti mengungkapkan, untuk sementara ini dari program tersebut terdapat 12 warga binaan yang tidak memiliki rumah atau domisili.
"Nah yang tidak ada NIK itu kami fasilitasi dengan alamat sementara di Rutan Depok. Tapi itu untuk sementara saja, agar mereka bisa menggunakan hak suaranya di pemilu tahun 2024 nanti," bebernya.
Sakti juga menambahkan, bahwa terkait pengamanan atau penjagaan pada hari pencoblosan nanti, pihaknya bakal melibatkan TNI, Polri, termasuk KPU, Bawaslu dan saksi dari masing-masing partai.
"Pengawasan pada hari H itu kami dari semua jajaran petugas Rutan Depok melakukan adanya pengamanan lebih ketat. Tujuannya adalah menjamin keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan di pemilu nanti."