Bambang Widjojanto Ungkap Fakta MK Kualitas Rendah, Menteri Tanpa Etika Menghancurkan Demokrasi!

Tangkap layar
Sumber :
  • Youtube novel baswedan

Siap –Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengkritik produk gagal Mahkamah Konstitusi (MK) dan menteri yang tidak punya etika

Deolipa soal Dalih ASN Depok di Acara Deklarasi IBH: Wali Kota Harusnya Dikonfrontir

Kritik tersebut disampaikan Bambang dalam tayangan YouTube Novel Baswedan pada Senin 8 Januari 2024

Bambang mengatakan, produk gagal MK dapat mengancam demokrasi. 

Sindiran Menohok Sekda Depok ke Petahana: Kemana-mana Masih Pakai Fasilitas Negara

Salah satu contohnya adalah putusan MK yang menghapus presidential threshold. 

Putusan tersebut dinilai membuka peluang bagi calon presiden dari partai politik kecil untuk maju dalam pemilihan presiden.

Lika Liku Perjalanan Supian Suri, Sekda Depok yang Dulunya Pedagang Lampu Keliling

"Kalau presidential threshold dihapus, itu membuka peluang bagi calon presiden dari partai politik kecil untuk maju. Ini bisa mengancam demokrasi karena berpotensi mengarah pada oligarki," kata Bambang.

Bambang juga mengkritik menteri yang tidak punya etika. 

Menurut Bambang, menteri yang tidak punya etika dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

"Menteri yang tidak punya etika bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini bisa mengancam demokrasi karena berpotensi mengarah pada korupsi," kata Bambang.

Bambang menilai, menteri yang ingin maju dalam pemilihan umum harus mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

"Kalau menteri ingin maju dalam pemilihan umum, dia harus mundur dari jabatannya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan," kata Bambang.

Bambang juga mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang ASN untuk menunjukkan sikap kritis.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut dapat menghambat peran ASN dalam menjaga demokrasi.

"Kebijakan yang melarang ASN untuk menunjukkan sikap kritis dapat menghambat peran ASN dalam menjaga demokrasi. ASN harus diberikan ruang untuk bersikap kritis," kata Bambang.