Rocky Gerung Beberkan Analisa Eksplosif Hutang Jokowi yang Mencengangkan
- Istimewa
Siap –Pengamat politik Rocky Gerung mengkritisi terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang ingin menambah utang negara mencuat.
Menurut Rocky, kebijakan ini menjadi dilema, terutama setelah Bank Dunia melakukan analisis dan menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berhutang yang berpotensi mengalami krisis.
"Penambahan hutang harus diukur dengan efektivitasnya dalam membangkitkan ekonomi rakyat, bukan sekadar solusi mikro. Kita harus waspada terhadap sinyal internasional yang mengkhawatirkan," kata Rocky Gerung
Menyoroti analisis Bank Dunia, Rocky menekankan bahwa penambahan hutang dapat memengaruhi opini publik terhadap pemerintah.
Publik cenderung melihat bahwa peningkatan hutang akan memberikan beban konsumsi pada rakyat, menyebabkan penurunan daya beli.
Meskipun pemerintah bisa mengeluarkan obligasi, perlu diwaspadai bahwa bunga yang semakin tinggi di pasar internasional dapat menjadi tantangan.
Rocky juga menyoroti aspek makroekonomi, khususnya rasio hutang terhadap pendapatan.
Meskipun saat ini masih terkendali, namun dia mempertanyakan efektivitas hutang yang sebenarnya, apakah benar-benar menggerakkan ekonomi dan memberikan manfaat yang nyata.
Pengamat politik ini juga menyampaikan keprihatinan terhadap potensi beban hutang yang akan diwariskan pada pemerintahan berikutnya.
Dengan kemungkinan pergantian kekuasaan, Rocky menyarankan agar pemerintah seharusnya menghentikan kebijakan berhutang hingga proses transisi selesai.
Rocky Gerung mencermati bahwa penambahan hutang seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi mikro, tetapi juga dampak makro terhadap daya bayar negara.
Kritiknya terhadap sikap pemerintah yang tampaknya mengabaikan sinyal internasional, terutama peringatan dari Bank Dunia, menggugah pertanyaan serius tentang kebijakan ekonomi yang dijalankan.
Menutup pembicaraannya, Rocky mengingatkan bahwa peningkatan hutang bisa menjadi alat politik yang licik.
Ia meramalkan bahwa jika tidak dihentikan, hutang bisa menjadi beban berat bagi presiden berikutnya, dan bahkan bisa dianggap sebagai kelanjutan dari rezim sebelumnya.
