Anggota DPRD Depok Ini Desak Pelaku Pungli Sekolah Diusut Tuntas: Sikat Habis!

Anggota DPRD Depok, Imam Turidi
Sumber :
  • Istimewa

Siap – Sorotan terkait adanya dugaan pungutan liar alias pungli, di sekolah negeri kembali disuarakan angggota DPRD Kota Depok.

Posisi Terjepit, PDIP Harus Jeli Menentukan Sosok di Pilgub Jakarta, GPMN: Kalau Salah Pilih Bisa..

Kali ini, kritik keras itu dilontarkan oleh salah satu anggota Komisi A, DPRD Depok, Imam Turidi.

Menurut dia, komite sekolah ibarat tempat cuci tangan oknum ASN dari segala bentuk permainan kotor di sekolah.

Respon PAN Soal PKS Deklarasi Anies-Sohibul, Ini Anak Muda Boleh Lah Mas Kaesang

Terkait hal itu, ia pun mendesak adanya kepastian hukum atas pelaksaan aturan tersebut.

"Efek jera perlu dipertontonkan, dan keberpihakan ASN political will harus direalisasikan sebagai fakta, bukan sekedar fiksi membangun pencitraan di Depok dan Jawa Barat," tegasnya dikutip pada Kamis, 21 September 2023.

Lebih dari Seribu Anggota Dewan Kecanduan Judi Online, Ini Rinciannya Gaji Mereka

Lebih lanjut politisi PDIP itu juga mendesak adanya sikap tegas dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan ini.

"Tentu harus ada kemauan, sikat habis sampai tingkat paling bawah jaringannya bagi mereka yg mengingkari amanat konstitusi," ujar dia.

Imam Turidi juga mengatakan, ada beberapa cara agar persoalan itu tak berlarut-larut. Di antaranya, perlu ada esepakatan yang kuat dari stakeholder guna menegakan disiplin nasional sesuai dengan fakta integritas yang disepakati.

"Bersihkan dari pembentukan komite sekolah yang katanya membantu sekolah, tapi nyatanya kontra produktif, dan bahkan terkesan menjadi pintu masuknya konsipirasi yang akhirnya merongrong wibawa sekolah," jelas dia.

Kemudian, menurut Imam Turidi, pemerintah daerah secara berkala harus melakukan evaluasi tentang kebijakan zonanisasi yang dinilai merugikan rakyat.

"Apalagi disusun tidak berbasis data demografi, utamanya sebaran populasi masing-masing wilayah," katanya.

"Data demografi selalu up to date yang isinya antara lain menyangkut wilayah, dan klasifikasi usia," sambung dia.

Dirinya pun berharap, sederet usulan tersebut dilakukan secara tegas dan pasti tanpa memberikan celah terjadinya persekongkolan.

"APBD yang disusun harus berpihak pada pendidikan dan kesehatan yang berorientasi kepada standar hidup sebagai urban city menjadi smart city."