Legislator Gerindra Depok Respon Atensi Prabowo: 'Proyek Mercusuar' Bukan Prioritas!
- Istimewa
Siap – Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari menaruh atensi khusus terkait pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Yeti, salah satunya yang paling penting adalah tentang persoalan di daerah.
"Ya, atensi khusus bagi saya adalah terkait masalah di Depok," katanya usai menyaksikan siaran langsung pidato tersebut di Gedung DPRD pagi tadi.
Lebih lanjut Yeti menyebut, ada beberapa hal yang menjadi sorotan utamanya.
"Yang pertama, terkait masalah bahwa sebagai pemerintah, kita harus hadir di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasarnya adalah masalah pendidikan dan kesehatan," jelasnya.
Yeti menegaskan, presiden selalu menyatakan bahwa 'proyek mercusuar' saat ini bukan menjadi prioritas.
"Tetapi prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Udah, itu bisa diramu sendiri deh bagaimana di Kota Depok," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan bahwa pihaknya siap untuk mengikuti semua arahan yang disampaikan Presiden Prabowo.
"Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat dengan berbagai bidang, dari mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan satu lagi beliau sampaikan bahwa semua punya ruang yang sama, termasuk masa depan buat anak-anak kita," ujarnya.
"Sekolah Rakyat sudah disiapkan, makan bergizi gratis, dan berbagai upaya yang dilakukan, sehingga semua punya cita-cita setinggi-tingginya untuk mencapai itu dan pemerintah menjadi bagian untuk ikut mendukung, mendorong apa yang menjadi harapan-harapan itu," sambung Supian.
Lebih lanjut ia juga siap mendorong reformasi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit.
"Beliau menekankan kembali harapan ini dan kita juga terus mengevaluasi, terus meningkatkan kinerja, dan ini juga enggak lepas dari kolaborasi yang terbangun Forkopimda, juga dengan DPRD, khususnya kami di Depok."
Berikut rangkuman pidato Prabowo jelang HUT ke-81 Republik Indonesia.
Kebijakan dan Lembaga Negara
121 Kebijakan Transformatif: Pemerintah mengklaim telah mengeksekusi 121 kebijakan besar dalam kurun waktu 21 bulan.
Legislasi DPR: Menyelesaikan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga Juli 2026, termasuk UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Sekolah Rakyat: Operasionalisasi 182 unit Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
