Jangan Salah Kaprah! Ini Klarifikasi Lengkap Dinkes Depok soal Program Cegah Stunting

Siap – Kepala Dinas Kesehan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati angkat bicara soal gaduhnya program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal, untuk cegah stunting.

Mary menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Depok sedang melaksanakan program PMT lokal. Adapun sasaranya untuk menekan angka stunting.

"PMT lokal adalah makanan tambahan, nah ini perlu digarisbawahi makanan tambahan bukan pengganti makanan utama ya. Makanan tambahan yang berbahan pangan lokal untuk meningkatkan status gizi balita," katanya dikutip pada Senin, 20 November 2023.

Adapun program PMT lokal Dinkes ini akan berlangsung selama 28 hari. Di mana enam hari adalah menu kudapan dan satu hari makanan lengkap.

"Jadi berulang ya enam hari kudapan satu hari makanan sampai 28 hari," ujarnya.

Menurut Mary, Dinkes menjalankan program ini sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.

"Nah kemudian tadi sudah disampaikan, bahwa ini adalah makanan tambahan ya, bukan pengganti makanan utama. Sehingga yang diberikan itu lebih banyak dalam harian ini kudapan ya," terangnya.

"Ada yang tadi kan yang menyampaikan, kenapa bukan makanan lengkap? Ya karena ini adalah makanan tambahan," sambungnya.

Namun, tegas Mary, diberikan juga makanan lengkap di hari ketujuh.

"Nah ini sebagai sarana edukasi ya kepada ibu yang memiliki balita, bagaimana menyediakan makanan lengkap dengan gizi seimbang, sesuai dengan isi piringku."

Sehingga, kata Mary, memang program PMT lokal ini disertai dengan edukasi tentang gizi dan kesehatan.

Kemudian yang kedua, Dinkes Kota Depok juga dengan berbagai kondisi yang ada, melakukan evaluasi ke pihak penyedia.

"Jika memang ditemui ada kendala-kendala di lapangan, kita selalu melakukan evaluasi ya, kita lakukan evaluasi kepada para vendor atau penyedia, dari PMT lokal ini," tuturnya.

Adapun dari hasil evaluasi pada hari pertama, kata Mary, ada kendala di salah satu kecamatan.

"Tetapi di 10 kecamatan lainnya sudah berlangsung dengan baik. Nah ini kami evaluasi dan untuk penyedia yang bermasalah dan dievaluasi. Kemudian juga masih ada kendala, ya kita sudah sampaikan kepada Puskesmas untuk mengganti dengan penyedia yang lain," katanya.

Mary mengatakan, program ini menyasar sejumlah kriteria, di antaranya adalah balita gizi kurang, kemudian balita berat badan kurang. Lalu balita stunting dengan gizi kurang dan yang balita yang tidak naik berat badan.

"Nah itu ketika kita rekap ketemulah sasaran 9.882 balita se kota Depok yang di masing-masing kecamatan itu berbeda-beda, sehingga di masing-masing kecamatan ini PMT lokal dengan jumlah Rp 4,9 miliar ini ada di 38 puskesmas," terangnya.

"Jadi puskesmas kita proses pengadaannya dengan purchasing, sehingga masing-masing puskesmas memilih penyedia dengan vendor," sambungnya.

Syarat Pemilihan Vendor

Untuk pemilihan vendor sendiri, kata Mary, pihaknya berusaha juga untuk mendukung program pemerintah Kota Depok lainnya, yaitu pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

"Sehingga ketika program PMT ini kita berkomunikasi dan koordinasi dengan DKUM (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro). Karena (ada edaran) agar seluruh perangkat daerah yang memberdayakan UMKM dalam kegiatan-kegiatannya," kata dia.

"Sehingga kita berkomunikasi dan kita mendapatkan data-data WUB (wira usaha baru) yang sudah masuk dalam aplikasi Mbiz," timpalnya lagi.

Jadi, kata Mary, masing-masing kecamatan nanti memilih, sehingga masih bisa sarankan berbeda-beda.

"Kita sudah mendata, dari WUB yang terdata di dalam Mbiz di masing-masing kecamatan kita juga lakukan IKL (inspeksi kesehatan lingkungan)."

Dinkes Depok, kata Mary lagi, juga akan lebih dulu memeriksa sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS) vendor yang menyediakan PMT lokal ini.

"Kita juga minta cateringnya ini yang sudah punya SLHS gitu ya. Jadi jadi hal-hal yang seperti itu yang kita upayakan untuk bisa dipilih oleh puskesmas."

Adapun pemeriksaan IKL yang dilakukan Dinkes itu meliputi, sanitasi, maupun sanitarian untuk memastikan bahwa vendor yang dipilih itu adalah memenuhi kriteria dari sisi kesehatan lingkungan.

Kemudian, soal adanya stiker wali kota dan wakilnya, Mary mengaku tak menyangka jika itu akan menjadi masalah. Namun ia berjanji akan melakukan evaluasi pula terkait hal itu.

Lalu, dia juga telah menyarankan agar para kader atau WUB yang membagikan PMT lokal ini agar tak menggunakan atribut terntu yang berbau politik. Itu sesuai arahan DPRD Depok.