Singgung KKN hingga Penculikan, Megawati Ungkit Lahirnya MK: Saya yang Carikan Gedungnya

Siap – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara menanggapi kegaduhan politik akhir-akhir ini.

Dalam pidatonya yang dikutip dari channel YouTube PDIP, Megawati sempat menyinggung soal manipulasi hukum akibat kekuasaan.

Nah, menanggapi dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi atau MK, Mega mengaku kembali teringat ketika dirinya saat menjadi Presiden RI.

Saat itu, dirinyalah yang mengusulkan agar dibentuknya Mahkamah Konstitusi atau MK.

"Dari namanya saja Mahkamah Konstitusi. Ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting, guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi," katanya pada Minggu, 12 November 2023.

Dengan perannya yang begitu penting, Megawati mengaku sangat serius menggarap pembentukan MK.

"Saya sebagai presiden di dampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana," jelasnya.

Sehingga gedung MK, kata dia, berada di tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai ring satu.

"Sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat bangsa dan negara."

"Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini," sambungnya.

Mega kemudian mengatakan, dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter.

"Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktek kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi," tegasnya.

Menurut dia, semangat reformasi yang berkobar-kobar itu menggerakkan rakyat hingga masuk ke zaman demokrasi.

"Bukan sebuah proses yang mudah. Bukan yang indah," tuturnya.

Sebab, lanjut Mega, pada waktu itu ada banyak pengorbanan rakyat dan mahasiswa. Di antaranya melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, maupun peristiwa Semanggi di tahun 1998.

"Hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat dan lain-lain. Mereka banyak saksi-saksi hidup yang sampai hari ini berdiam diri," kata dia.

"Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksim," timpalnya lagi.

"Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dam terbatas, serta Undang Undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi."

Menurutnya, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan semua pihak, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi.

"Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani," ujarnya.