Diskon Tarif Listrik Batal, Anggota Komisi VI DPR RI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Blunder

Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, masyarakat sangat berharap adanya stimulus atau insentif nyata dari pemerintah.

“Jangan main-main dengan harapan rakyat. Kalau memang belum siap, jangan buru-buru diumumkan. Diskon tarif listrik itu contoh nyata. Banyak warga dan pelaku usaha kecil sudah mengatur ulang keuangan mereka karena berharap ada keringanan, ternyata tidak jadi. Ini harus jadi pelajaran,” terangnya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membahas tentang isu perdagangan dan BUMN, kader PKB itu juga mendesak kementerian teknis dan perusahaan BUMN terkait untuk lebih transparan dalam proses perumusan kebijakan bagi masyarakat, serta berkoordinasi dengan DPR RI sebelum membuat pengumuman kepada masyarakat.

Dirinya juga meminta pemerintah berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR RI sebelum membuat pengumuman kepada masyarakat.

Sebagai informasi Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama Menteri BUMN Erick Thohir (ET) di Istanah Kepresidenan Ri, membahas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi terbaru pemerintah, seperti diskon transportasi, dan diskon tarif tol periode Juni-Juli 2025.

“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas (rapat terbatas, red.) bisa berjalan untuk (angkutan) kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain,” ucap Erick Thohir dalam keterangannya, Rabu (4/6).