Ketika Ormas di Depok Dukung Razia Preman

Siap – Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Depok sepakat untuk mendukung aparat memberantas aksi premanisme. 

Hal itu diungkapkan beberapa petinggi ormas usai melakukan pertemuan bersama TNI-Polri dan Pemerintah Kota Depok pada Selasa, 20 Mei 2025. 

"Adapun inti dari pertemuan tadi adalah meminta komitmen teman-teman ormas, yang pertama adalah untuk ikut menjaga kondusifitas," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras usai bertemu dengan perwakilan ormasi tadi siang. 

Kemudian yang kedua, menyamakan persepsi untuk masalah premanisme terkait Operasi Brantas Jaya. 

"Artinya tadi semuanya ini sudah berkomitmen dan sepemahaman, bahwa untuk preman ini adalah orang-orang yang melanggar aturan," jelas Abdul Waras.

"Nah ini komitmen mereka untuk senantiasa taat pada semua aturan. Artinya dari aturan perundang-undangan maupun perda (peraturan daerah) yang ada," sambungnya. 

Ia berharap, dengan komitmen tersebut ormas di Kota Depok bisa mendukung apa yang menjadi program pemerintah, salah satunya yakni ramah investasi.

"Jadi artinya dari investor-investor tidak ada keresahan, terutama terkait dengan ormas."

Lebih lanjut Kombes Abdul Waras mengatakan, pihaknya siap melakukan pembinaan agar para anggota ormas ini taat pada aturan, taat pada hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat.

"Ya artinya memberikan pemahaman pada mereka tentang tata aturan yang ada, ini yang boleh, oh ini tidak boleh sebatas itu. Sehingga mereka juga memahami, oh mana yang melanggar aturan, mana yang tidak," imbuhnya. 

Perwira Polri jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1999 itu menegaskan, bahwa dirinya tak segan-segan menindak jika ada pihak yang membuat onar di Kota Depok. 

"Tentu, siapapun yang melanggar aturan ya terkait premanisme, tadi kan melanggar aturan, itu akan kita tegakkan," janjinya. 

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang selama ini bertanggungjawab atas pembinaan terhadap ormas.

"Sehingga jangan sampai pemahaman terhadap premanisme ini kemana-mana," ujarnya.

Ia berharap, anggota ormas di Kota Depok tidak menyalahi aturan, melakukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.

"Termasuk aksi-aksi jangan sampai merasa bahwa ini bukan premanisme, padahal itu menjadi bagian dari premanisme," ujarnya.

"Sehingga apa yang menjadi langkah-langkah dalam proses kita menjaga keamanan, ketertiban, kondusifitas di Kota Depok ini benar-benar juga dapat dukungan dari ormas," sambung Supian. 

Ormas Janji Taat Aturan

Hal senada juga diungkapkan Dandim 0508/Depok, Letkol Inf Imam Widhiarto. 

"Jadi operasi pemberantasan premanisme ini jangan dianggap seperti sebuah perang, bahwa konsepnya kita ini kan semua anak bangsa, semua yang di ormas maupun di manapun, premanisme itu tidak identik dengan ormas," jelasnya.  

Menurut Imam, premanisme adalah sebuah tindakan atau ajaran yang mengajarkan kepada penganutnya boleh berbuat sebebas-bebasnya. 

"Asal kata preman itu kan free man, berasal dari kata free man," tuturnya.

Imam menilai, siapapun bisa berpotensi menjadi pelaku premanisme, sekalipun dia adalah TNI. 

"Contoh (TNI) yang di Lampung itu membackup perjudian, apakah dia melakukan premanisme? Iya dan itu oknum dan tidak bisa dikatakan bahwa TNI preman, pasti marah semua TNI," tuturnya. 

"Sama juga demikian dengan ormas, ketika ada ormas yang oknum dia berbuat salah, maka ormasnya yang dikatakan salah pasti akan tersinggung," sambung dia.

Artinya, lanjut Imam, bahwa pemberantasan premanisme ini adalah sebuah penertiban demi menegakan aturan. 

"Seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kita semuanya taat pada aturan, yang TNI taat sama aturannya, begitupun Polri, lalu yang PNS semuanya taat sama aturannya, nah itulah artinya pemberantasan premanisme," ujarnya. 

Imam menambahkan, dalam pertemuan yang berlangsung di Polres Metro Depok tadi, sejumlah perwakilan ormas juga sepakat untuk melakukan penertiban masing-masing. 

"Alhamdulillah tadi temen-temen ormas itu nggak usah kita yang bongkar, nggak usah Satpol PP yang bongkar atau menertibkan lambang-lambang atau benderanya, bahkan mereka sendiri siap menertibkan," katanya. 

"Kenapa? Karena secara logika daripada benderanya ditertibkan Pol PP taruh di tempat sampah, padahal lambang ormasnya kan kehormatan bagi ormas-nya," timpal Imam lagi. 

Diakhir pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan ormas tersebut kemudian membubuhkan tanda tangan dalam nota kesepakatan atau MoU.