Ketua Karang Taruna Bogor: Penghapusan Utang oleh Prabowo Bikin Petani Bangkit dan Produktif
- Istimewa
Siap – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang macet pelaku UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan.
Heri menilai, langkah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024 ini, merupakan angin segar bagi petani.
Pasalnya, beban utang yang selama ini menghantui mereka menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas.
"Saya sangat mendukung kebijakan Presiden. Dengan dihapusnya utang petani, semangat mereka untuk kembali menggarap lahan dan meningkatkan hasil pertanian akan tumbuh kembali," ujar Heri, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Mei 2025.
Lebih lanjut, Heri menyebut penghapusan utang petani sebagai titik balik menuju kemandirian pangan nasional.
Ia optimistis kebijakan ini akan mendorong petani lebih fokus berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian tanpa terbebani utang.
"Ini bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian bangsa, khususnya di bidang pangan. Kita butuh petani yang produktif, bukan yang dibebani bunga utang yang menjerat," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa utang petani dan masyarakat kecil di bank yang sudah macet harus dihapuskan.
Menurutnya, utang-utang tersebut telah membuat petani terjerat dalam siklus gagal bayar dan tidak mampu mengakses kredit baru.
"Jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi ke bank karena utang lama yang seharusnya sudah dihapus. Akhirnya mereka lari ke rentenir dan pinjaman online yang bunganya mencekik," ucap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 5 Mei 2025 lalu.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa penghapusan utang tetap akan dilakukan dengan menjaga stabilitas fiskal.
"Kita tetap disiplin, defisit anggaran kita jaga di bawah 2,5 persen dari PDB," ujarnya.
Kebijakan ini diharapkan bukan hanya menyelamatkan ekonomi petani, tapi juga membuka jalan menuju sistem pertanian yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat.
